TIMIKA, CARTENZNEWS.COM — Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong mendorong jajaran pemerintah daerah memperkuat kualitas pelayanan publik agar lebih bersih, transparan, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Emanuel saat membuka Forum Konsultasi Publik yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika di Hotel Grand Tembaga, Jalan Yos Sudarso, Timika, Senin (21/9/2026).
Forum tersebut mengangkat tema “Strategi Mewujudkan Zona Integritas, WBK/WBBM untuk Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berdampak Nyata bagi Masyarakat di Kabupaten Mimika”.
Emanuel mengatakan, forum konsultasi publik tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Menurut dia, forum tersebut harus menjadi ruang untuk menyerap masukan masyarakat sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah.
“Pelayanan publik adalah bukti nyata kewajiban pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan harus dilaksanakan dengan transparansi, kepastian, kecakapan, kemudahan, kecepatan, keramahan, serta tanpa diskriminasi,” kata Emanuel.
Ia mengatakan, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tidak cukup hanya dengan memenuhi persyaratan administratif.
Perubahan tersebut, kata Emanuel, harus diikuti perubahan budaya kerja dan perilaku aparatur.
“Kita harus membangun pelayanan yang bersih, profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi sepenuhnya pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Disdukcapil diminta terus berinovasi
Emanuel menilai Disdukcapil memiliki posisi penting karena pelayanan administrasi kependudukan bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Karena itu, pelayanan administrasi kependudukan harus terus dikembangkan agar lebih mudah diakses, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan warga.
Kondisi geografis Mimika yang luas dan beragam juga menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah daerah, kata dia, perlu mengembangkan model pelayanan yang adaptif dan inovatif agar dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.
Termasuk masyarakat yang tinggal di kawasan pegunungan dan pesisir serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
“Jadikan kritik dan keluhan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, guna membangun pelayanan yang inklusif dan dapat diakses oleh semua pihak,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Emanuel juga menyinggung kerja sama antarperangkat daerah yang telah dilakukan sebelumnya. Menurut dia, kolaborasi tersebut penting untuk memperkuat koordinasi dalam pembangunan Zona Integritas.
Ia juga mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat, mulai dari dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, perempuan, pemuda hingga organisasi kemasyarakatan.
Rekomendasi forum harus ditindaklanjuti
Emanuel meminta hasil pembahasan dalam forum tersebut tidak berhenti sebagai rekomendasi.
Setiap perangkat daerah diminta menindaklanjuti hasil forum sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
“Mari kita wujudkan pemerintahan yang bersih, sehat, akuntabel, efisien, dan profesional—pemerintahan yang benar-benar melayani, sehingga manfaatnya dirasakan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Mimika,” katanya.
Forum tersebut turut menghadirkan Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Perwakilan Provinsi Papua Priman J.P. Brunei dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Mimika Firman sebagai narasumber.
Kegiatan diikuti unsur pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Diskusi dan pertukaran pandangan dalam forum diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di Kabupaten Mimika. (LE)
