TIMIKA, CARTENZNEWS.COM — Tingginya biaya transportasi udara dan kendala keamanan masih menghambat distribusi logistik serta pembangunan infrastruktur pemerintahan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Biaya pengiriman barang seberat 670 kilogram ke wilayah tersebut kini mencapai sekitar Rp80 juta, naik dari sebelumnya yang berkisar Rp40 juta lebih.
Kepala Distrik Jila, Enos Lokobal, mengatakan kondisi tersebut membuat pengiriman kebutuhan pokok masyarakat harus menyesuaikan jadwal penerbangan helikopter, kapasitas angkut, dan biaya transportasi udara.
Pengiriman logistik berikutnya direncanakan berlangsung pekan depan. Barang-barang tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Jila, termasuk untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Hoya dan Alamat.
Enos menjelaskan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) turut memengaruhi biaya operasional dan sewa transportasi udara. Sementara itu, penerbangan menggunakan pesawat kecil dengan sistem carter membutuhkan biaya sekitar Rp38 juta.
Di tengah upaya pemulihan keamanan, masyarakat bersama tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat menyatakan kesiapan menandatangani jaminan keamanan guna mendukung pemulihan situasi di wilayah tersebut.
Akses Komunikasi Diperkuat
Selain menghadapi kendala transportasi, pemerintah distrik juga berupaya mengatasi keterbatasan akses komunikasi. Enos mengatakan pihaknya memanfaatkan anggaran program padat karya untuk membeli perangkat internet satelit Starlink agar dapat digunakan masyarakat Jila.
Akses komunikasi dinilai penting untuk mendukung aktivitas masyarakat dan membantu kelancaran koordinasi di wilayah yang memiliki keterbatasan akses transportasi.
Pembangunan Kantor Distrik Ditargetkan pada 2027
Kendala keamanan juga berdampak pada pembangunan fasilitas pemerintahan. Enos mengatakan rencana pembangunan kantor Distrik Jila sebelumnya belum dapat direalisasikan karena situasi keamanan.
Padahal, kantor distrik yang memadai dibutuhkan untuk menunjang pelayanan administrasi dan kebutuhan masyarakat. Fasilitas yang tersedia saat ini dinilai belum optimal, baik dari kondisi bangunan maupun ketersediaan listrik, air bersih, dan perabotan kantor.
Enos berharap pembangunan kantor distrik baru dapat direalisasikan pada 2027, termasuk pembangunan rumah jabatan kepala distrik.
Saat ini, rumah jabatan lama telah digunakan oleh Polsek setempat. Akibatnya, kepala distrik harus menumpang di Koramil ketika menjalankan tugas di Jila.
Pembangunan fasilitas pemerintahan baru diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas pemerintahan di wilayah tersebut.
Anggaran Padat Karya Disesuaikan dengan Kebutuhan
Enos menjelaskan, program padat karya di Distrik Jila memiliki anggaran sebesar Rp3 miliar. Pada tahap pertama, anggaran tersebut telah digunakan untuk pembangunan jalan rabat beton.
Sementara itu, tahap kedua direncanakan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan (bama) dan biaya transportasi. Penyesuaian ini mempertimbangkan kondisi keamanan yang terjadi beberapa waktu lalu serta kebutuhan mendesak masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan membantu menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok di tengah keterbatasan akses menuju Jila.
Enos berharap situasi keamanan terus membaik agar distribusi logistik, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan pemerintahan dapat berjalan lebih optimal.
Menurutnya, dukungan keamanan dan ketersediaan sarana transportasi menjadi faktor penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi serta program pembangunan di Distrik Jila dapat dilaksanakan sesuai rencana. (LE)
