TIMIKA, CARTENZNEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Mimika tetap menjalankan pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah yang masih menghadapi persoalan batas administrasi. Pemerintah daerah juga menyiapkan pembentukan kampung, pembangunan kantor distrik, hingga koperasi untuk memenuhi kebutuhan warga.
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, mengatakan pemerintah telah menempatkan dua orang di wilayah tersebut sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah. Penempatan itu bertujuan memperkuat komunikasi dengan masyarakat sekaligus memantau kondisi geografis dan sosial wilayah.
“Untuk ke depan kita usahakan secepatnya supaya daerah yang sedang sengketa ini, kita semua tahu topografinya. Untuk mengamankan ini, kita bentuk perpanjangan pemerintah,” kata Kemong seusai apel pagi di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin, 28 September 2026.
Menurut Kemong, kedua orang tersebut memahami kondisi wilayah, termasuk batas geografis dan karakter masyarakat setempat. Mereka juga memiliki kemampuan berbahasa Moni sehingga diharapkan dapat membantu komunikasi dengan warga.
“Mereka tahu tentang batas-batas wilayah, gunung, pantai dan sebagainya. Mereka juga merupakan suku yang berada di tengah-tengah antara Tarasuk, Amume dan Moni, sehingga bisa berbahasa Moni,” ujarnya.
Kemong menegaskan penempatan tersebut masih merupakan langkah persiapan, bukan bentuk final penataan pemerintahan. Pemkab Mimika masih menunggu pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah provinsi terkait persoalan batas wilayah.
Meski proses administrasi belum tuntas, ia memastikan pembangunan tidak akan dihentikan.
“Pembangunan tetap berjalan. Perhatian pemerintah tetap jalan. Kita bangun mulai dari sekarang,” katanya.
Pemkab Mimika, kata Kemong, telah menyiapkan pembangunan kantor distrik dan rencana pembentukan kampung-kampung di wilayah tersebut. Setelah kampung terbentuk, pemerintah akan melanjutkan pembangunan fasilitas dan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kita berharap dalam waktu dekat kita bisa membentuk kampung-kampung. Setelah kampung terbentuk, kemudian mulai dengan pembangunan,” ujarnya.
Selain fasilitas pemerintahan, pembangunan perumahan masyarakat dan sejumlah kegiatan kampung juga mulai disiapkan sebagai bagian dari perhatian pemerintah daerah.
Pemkab Mimika turut mendorong pembangunan koperasi untuk mendekatkan akses kebutuhan pokok kepada masyarakat. Kemong mengatakan peletakan batu pertama pembangunan koperasi telah dilakukan.
Menurut dia, jarak wilayah tersebut dengan pusat Kota Timika menjadi salah satu alasan perlunya fasilitas ekonomi yang dapat melayani kebutuhan warga secara langsung.
“Koperasi ini diharapkan bisa meng-cover kebutuhan masyarakat di tempat. Jangkauan masyarakat ke kota ini jauh, sehingga koperasi ini bisa melayani mereka,” katanya.
Kemong juga mengapresiasi pembentukan lembaga adat oleh masyarakat setempat. Pemerintah daerah, kata dia, mendukung keberadaan lembaga tersebut agar dapat menjalankan perannya dalam kehidupan masyarakat.
Ia menambahkan, masyarakat setempat masih menyatakan wilayah mereka sebagai bagian dari Kabupaten Mimika.
“Kesepakatan mereka memang tetap mengingat bahwa wilayah mereka ada di Kabupaten Mimika,” ujar Kemong. (LE)
