TIMIKA, CARTENZNEWS.COM — Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) meminta pemerintah memberikan porsi lebih besar kepada putra-putri Orang Asli Papua (OAP), khususnya dari suku Kamoro dan Amungme, dalam seleksi penerimaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Seleksi calon praja IPDN tersebut dijadwalkan berlangsung di Jayapura mulai Jumat, 25 September 2026.
Wakil Ketua I LEMASKO, Marianus Maknaepeku, mengatakan keberpihakan dalam penerimaan IPDN diperlukan untuk memperkuat sumber daya manusia lokal. Menurut dia, sejauh ini sudah ada putra-putri dari sejumlah suku Papua yang berhasil masuk sekolah kedinasan, sementara kesempatan bagi Kamoro dan Amungme dinilai masih terbatas.
“Sekolah kedinasan ini setelah tamat mereka bisa ditempatkan di daerah lain di Indonesia. Di sana mereka belajar budaya, bahasa dan keberagaman sebagai bekal menjadi calon pemimpin masa depan ketika kembali ke Timika,” kata Marianus kepada Papuaglobalnews.com di Timika, Kamis, 24 September 2026.
Menurut Marianus, pengalaman pendidikan dan penugasan di berbagai daerah dapat menjadi bekal bagi putra-putri Papua untuk memahami sistem pemerintahan sekaligus melayani masyarakat dengan perspektif yang lebih luas.
Ia mengatakan pendidikan kedinasan juga dapat menjadi ruang bagi anak-anak Papua untuk menunjukkan kemampuan dan bersaing secara sehat dengan peserta dari daerah lain.
“Di situ mereka akan tampil bahwa anak-anak Papua juga bisa, tidak tertinggal dengan daerah lain,” ujarnya.
Marianus mengakui putra-putri Kamoro dan Amungme saat ini telah banyak menempuh pendidikan tinggi di berbagai bidang, seperti ekonomi, keperawatan, pendidikan, dan disiplin ilmu lainnya.
Namun, menurut dia, akses ke sekolah kedinasan masih menjadi persoalan.
Ia menilai pendidikan kedinasan penting karena selain memberikan pendidikan akademik, peserta juga ditempa dalam kedisiplinan dan ketekunan untuk mempersiapkan diri menjadi aparatur pemerintahan.
Marianus mengingatkan Mimika memiliki sumber daya alam dan kapasitas fiskal yang besar. Kondisi tersebut, kata dia, harus diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusia masyarakat lokal.
“Mimika ini kaya akan sumber daya alam dan anggarannya. Jika sumber daya masyarakat lokal sendiri tidak disiapkan secara baik dan adil melalui pendidikan, akan menjadi bumerang bagi putra-putri Amungme dan Kamoro di waktu akan datang,” katanya.
Karena itu, ia berharap pemerintah membuat kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi OAP dalam seleksi sekolah kedinasan, tanpa mengabaikan prinsip seleksi dan kompetisi yang berlaku.
Selain soal kuota, Marianus meminta informasi penerimaan calon mahasiswa sekolah kedinasan dibuka secara luas kepada masyarakat. Ia menilai informasi mengenai persyaratan dan tahapan seleksi harus mudah diakses sehingga kesempatan mengikuti seleksi tidak hanya diketahui oleh kelompok tertentu.
“Kita harap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bisa menerjemahkan kebutuhan masyarakat Papua, terutama Kamoro dan Amungme,” ujar Marianus.
Menurut dia, pemekaran daerah di Papua dan pembentukan daerah otonomi baru harus diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia. Putra-putri daerah, kata dia, perlu memperoleh kesempatan pendidikan yang memadai untuk mengisi kebutuhan pemerintahan di masa depan.
“Setelah berhasil memperjuangkan pemekaran daerah otonomi baru, baik provinsi maupun kabupaten, maka kesiapan SDM harus menjadi perhatian,” katanya. (LE)
