TIMIKA, CARTENZNEW.COM — Bupati Mimika Johannes Rettob memperketat penyusunan APBD 2027. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tidak lagi cukup mengajukan daftar program dan kegiatan, tetapi harus mempresentasikan usulannya di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan dihadiri langsung bupati dan wakil bupati.
Rettob mengatakan mekanisme tersebut diterapkan agar pemerintah dapat melihat secara langsung kebutuhan setiap OPD sekaligus menyeleksi program yang benar-benar mendukung target pembangunan Kabupaten Mimika.
Hal itu disampaikan Rettob saat menjadi pembina apel pagi di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (21/9/2026).
“Saya mendengar dari tim JPD bahwa beberapa OPD sudah memasukkan proses-proses pengusulan kegiatan. Sekali lagi Bapak-Ibu kami ingatkan bahwa untuk 2027 harus Bapak-Ibu melaksanakan proses kegiatan dan perencanaan sesuai dengan visi-visi dari Bupati dan Wakil Bupati,” kata Rettob.
OPD Tak Boleh Berjalan Sendiri
Rettob meminta seluruh OPD mempercepat proses perencanaan sekaligus memastikan setiap program selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.
Menurut dia, tahun pertama pemerintahan merupakan masa transisi. Memasuki tahun kedua, pemerintah mulai memperkuat fondasi pembangunan dan menyusun perencanaan yang lebih fundamental.
“Tahun pertama kita sudah masa transisi. Tahun kedua kita memperkuat pondasi, pondasi fundamental, sekaligus juga membuat perencanaan-perencanaan seperti yang sudah kita lakukan, adalah potensi-potensi kampung, branding kampung, distrik dan lain-lain,” ujarnya.
Ia menekankan program pembangunan tidak boleh dirancang secara parsial oleh masing-masing OPD.
“Koordinasi, kolaborasi, kerja sama dengan semua OPD, agar kita fokus pada kegiatan-kegiatan yang betul-betul menjadi target daripada pembangunan Kabupaten Mimika,” tegasnya.
Perjalanan Dinas dan Kegiatan Internal Diefisienkan
Dalam penyusunan APBD 2027, Rettob juga meminta OPD memangkas belanja yang dinilai tidak menjadi prioritas pembangunan.
Ia secara khusus menyoroti anggaran perjalanan dinas, pendidikan dan pelatihan yang tidak mendesak, serta kegiatan internal OPD yang menyerap anggaran cukup besar.
“Biar kita tahu efisiensi harus kita lakukan. Untuk perjalanan dinas, untuk diklat-diklat yang tidak penting, jangan diklat-diklat,” ujarnya.
Menurut Rettob, setiap kegiatan harus diuji berdasarkan kebutuhan, manfaat, dan kontribusinya terhadap target pembangunan daerah.
“Ini kegiatan-kegiatan di dalam OPD yang terlalu banyak, yang menelan dana. Kita efisiensi di hal-hal itu,” tegasnya.
Usulan Ditargetkan Rampung Oktober
Rettob menargetkan proses pengusulan program dan kegiatan APBD 2027 dapat dituntaskan pada Oktober 2026. Setelah itu, usulan akan dibahas sebelum masuk tahap penetapan APBD.
“Saya berharap usulan-usulan ini, kalau bisa nanti ke depan ini bulan Oktober ya, kita punya waktu satu bulan untuk mengusulnya, kemudian dibahas,” katanya.
Ia menargetkan APBD Kabupaten Mimika 2027 dapat ditetapkan pada akhir November 2026.
Percepatan diperlukan karena setelah ditetapkan di tingkat kabupaten, APBD masih harus melalui tahapan evaluasi di tingkat Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
“Saya berharap penetapan ini akan dilaksanakan pada akhir bulan November. Jadi Bapak-Ibu sekalian harus kita cepat dalam penyusunan ini, karena kita harus melakukan evaluasi lagi di tingkat provinsi,” pungkasnya. (LE)
