TIMIKA, CARTENZNEWS.COM — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika Primus Natikapareyau meminta pemerintah memastikan kebijakan afirmasi penerimaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) benar-benar memberi kesempatan bagi anak asli Mimika, khususnya putra-putri suku Kamoro.
Menurut Primus, afirmasi dalam penerimaan calon praja IPDN tidak boleh berhenti sebagai kebijakan di atas kertas. Kesempatan tersebut harus diwujudkan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan memberikan ruang bagi masyarakat asli sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kuota IPDN harus mengutamakan anak asli, terutama anak-anak Kamoro,” kata Primus.
Ia menilai akses terhadap pendidikan kedinasan memiliki arti penting bagi masa depan sumber daya manusia asli Papua.
Menurut Primus, penerimaan calon praja IPDN bukan hanya persoalan jumlah kursi, tetapi juga kesempatan bagi masyarakat asli untuk memperoleh pendidikan sekaligus mempersiapkan diri menjadi aparatur pemerintahan.
“Jangan sampai anak-anak kita hanya menjadi penonton di daerah sendiri,” ujarnya.
Minta Afirmasi Tak Sekadar Slogan
Primus mengatakan keberpihakan terhadap orang asli Papua perlu diterjemahkan dalam kebijakan konkret, termasuk pada akses pendidikan dan rekrutmen aparatur negara.
Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan mekanisme penerimaan IPDN tetap memberikan ruang yang proporsional bagi anak asli Papua sesuai ketentuan afirmasi yang berlaku.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan informasi mengenai kuota, persyaratan, tahapan seleksi hingga hasil penerimaan dapat diketahui masyarakat secara terbuka.
Menurut dia, transparansi diperlukan agar masyarakat dapat memahami proses seleksi sekaligus memastikan kebijakan afirmasi berjalan sesuai tujuan.
Dorong Pemerintah Duduk Bersama
Primus berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat memperkuat koordinasi untuk memastikan kebijakan afirmasi penerimaan IPDN berjalan efektif.
Ia menilai kesempatan bagi anak asli Mimika, termasuk masyarakat Kamoro, untuk mengikuti pendidikan kedinasan merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia lokal.
“Yang paling penting bukan hanya kuotanya ada. Anak-anak asli harus benar-benar mendapatkan kesempatan untuk masuk dan bersaing secara adil,” tegasnya.
Primus mengatakan kebijakan afirmasi harus dilihat sebagai upaya memperluas akses, bukan sekadar memberikan keistimewaan.
Menurut dia, masyarakat asli perlu memiliki kesempatan yang nyata untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan pembangunan di daerahnya sendiri.
Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan kebijakan afirmasi tidak berhenti pada dokumen atau angka kuota, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi kesempatan yang transparan dan dapat diakses oleh masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. (LE)
