TIMIKA, CARTENZNEWS.com-Tokoh Masyarakat Mimika, Ridwan Sina menyesalkan hampir semua proyek Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dikerjakan kontraktor non Papua, terlebih proyek yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), padahal di Timika sudah bayak kontraktor asli Papua. Hal ini, kata dia membuktikan bahwa pihak Dinas PUPR tidak mampu membina kontraktor asli Papua.
“Kontraktor Papua mau dikemanakan karena kegiatan-kegiatan besar dan kecil rarat-rata semua kontraktor non Papua yang ambil. Saya minta supaya pihak Dinas PUPR harus adil, kasihan saudara-saudari kita orang Papua tidak diberi kesempatan mengerjakan proyek di daerahnya sendiri. Dinas PUPR selama ini tidak mampu bina kontraktor asli Papua,” kata pria yang biasa disapa Iwan ini kepada CARTENZNEWS.com di Timika, Sabtu (17/6/2023).
Menurutnya dengan tidak memberikan kesempatan kepada kontraktor asli Papua mengerjakan proyek yang didanai APBD di daerahnya sendiri, sama saja tidak berniat memberdayakan pereekonomian masyarakat Papua dan membuat mereka menjadi pengemis di tanahya sendiri.
Ia juga menyayangkan utang Dinas PUPR kepada sejumlah kontraktor asli Papua yang telah menyelesaian proyek Tahun 2022 lalu senilai Rp9,5 miliar sampai saat ini belum dibayar. “Kalau seperti ini sama saja kita memperbudak mereka, karena mereka juga cari makan, masa kerja sama sekali tidak dibayar. Bayar lah. Jangan perbudak mereka, kasihan,” ujar Iwan.
Dia menyebutkan setelah kontraktor Papua melakukan audiens dengan Anggota DPRD Mimika, belum ada kelanjutannya hingga saat ini. Nasib kontraktor-kontraktor Papua belum jelas. Utang belum dibayar, pekerjaan tahun ini juga tidak ada yang mereka dapatkan. Sementara konraktor non Papua, satu kontrakor bisa mengerjakan lebih dari satu peroyek.
“Terbukti saya lihat satu kontraktor menang dua pekerjaan dan nilainya cukup besar. Jadi mungkin Pak Sekda bisa tertibkan panitia termasuk paketan pekerjaan, seperti dinas perumahan di pesisir itu pekerjaannya tidak dipecah, kalau seperti ini orang Papua mau dapat apa. Jadi saya menyesalkan situasi yang terjadi sekarang ini,” katanya.
Iwan juga meminta pihak DPRD Mimika bisa membuka secara transparan hasil temuan BPK, jika ada temuan kecurangan dalam pengerjaan proyek pemerintah misalnya satu perusahaan dapat tiga sampai empat proyek harus dibuka kepada publik.
“Itu monopoli, melanggar hukum. Jadi saya rasa kepala dinas-kepala dinas yang sama sekali tidak memberdayakan pengusaha asli Papua harus diganti,” ujarnya.
