MIMIKA, CARTENZNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika bergerak cepat mematangkan persiapan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi 76 Mimika di Kampung Iwaka, Distrik Iwaka. Langkah ini diawali dengan menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Permanen yang berlangsung di Ruang Rapat BPKAD Kabupaten Mimika, Kamis (25/6/2026).
Rapat krusial tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, S.Sos., didampingi Kepala Balai Besar Kementerian Sosial RI Regional VI Jayapura, John H. Mampioper, G.DipDevPrac., M.Eng., serta Kepala Dinas Sosial Mimika, Hasan Kemong, S.IP. Sejumlah pimpinan OPD terkait juga turut hadir untuk menyelaraskan program.
Bupati Johannes Rettob menjelaskan, pembangunan fisik sekolah rintisan ini akan berdiri di atas lahan seluas 8,2 hektare yang status kepemilikannya sudah klir dan bersertifikat sah. Sekolah ini merupakan proyek penting karena masuk dalam agenda pusat.
“Sekolah ini terdaftar sebagai sekolah rakyat ke-76 di Indonesia. Karena merupakan bagian dari Program Strategis Nasional, maka seluruh persyaratan pembangunan harus dipenuhi, termasuk pengosongan lahan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” ujar Johannes.
Pembangunan gedung permanen ini nantinya akan digarap melalui kolaborasi lintas kementerian, yaitu Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Salah satu fokus utama dalam percepatan ini adalah penanganan dampak sosial. Tercatat ada sekitar 40 hingga 46 kepala keluarga (KK) yang saat ini bermukim di area rencana pembangunan.
Bupati mengungkapkan bahwa warga terdampak pada prinsipnya sangat mendukung program pendidikan ini dan bersedia untuk dipindahkan. Sebagai solusi jangka pendek dan panjang, Pemkab Mimika telah menyiapkan skema berikut:
-
Penampungan Sementara: Memanfaatkan lahan yang telah ditawarkan dan disepakati oleh masyarakat setempat.
-
Hunian Permanen: Pemkab Mimika akan mengusulkan alokasi anggaran pembangunan rumah baru pada tahun anggaran mendatang melalui OPD terkait.
Meski gedung permanen baru akan dibangun, Johannes memastikan bahwa aktivitas operasional Sekolah Rakyat sebenarnya sudah mulai berjalan. Kebutuhan tenaga pendidik pun telah diatur secara resmi.
“Para guru yang bertugas di Sekolah Rakyat sudah kami tetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati. Sebagian besar guru yang mengajar berasal dari wilayah setempat. Apabila nanti masih ada kekurangan, kami akan menunggu penambahan penugasan guru dari pemerintah pusat,” urai Bupati.
Di akhir arahannya, Bupati Johannes Rettob menekankan bahwa kunci sukses dari proyek strategis nasional ini ada pada kekompakan birokrasi di daerah. Ia meminta seluruh instansi menanggalkan ego sektoral dan memperkuat sinergi agar pembangunan berjalan mulus tanpa hambatan dan segera memberikan manfaat nyata bagi anak-anak di Distrik Iwaka. (LE)
