TIMIKA, CARTENZNEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Mimika mulai menyusun kajian strategis pembangunan Distrik Mimika Barat Jauh dengan menempatkan potensi lokal, kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan hak masyarakat adat sebagai bagian penting dalam perencanaan.
Kajian tersebut dibahas dalam Seminar Pendahuluan Kajian Strategis Pembangunan Wilayah Distrik Mimika Barat Jauh yang digelar Senin, 10 Agustus 2026. Seminar dibuka Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Santy Sondang, yang mewakili Bupati Mimika Johannes Rettob.
Santy mengatakan Mimika Barat Jauh memiliki sumber daya alam, keanekaragaman hayati, serta kekayaan budaya dan kearifan lokal yang dapat menjadi modal pembangunan. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Seminar ini diharapkan mampu menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang komprehensif, aplikatif, tepat sasaran, dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan wilayah Distrik Mimika Barat Jauh pada masa yang akan datang,” kata Santy saat membacakan sambutan Bupati Mimika.
Menurut dia, sejumlah persoalan masih menjadi tantangan pembangunan di Mimika Barat Jauh. Di antaranya keterbatasan infrastruktur dan pelayanan dasar, konektivitas wilayah, pengembangan ekonomi masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, serta pemenuhan hak masyarakat adat.
Karena itu, kajian tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan pemetaan potensi wilayah. Pemerintah ingin memperoleh rekomendasi yang dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program pembangunan yang terukur.
Santy mengatakan pembangunan Mimika Barat Jauh harus mempertimbangkan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat. Pengelolaan potensi alam juga harus dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta kepentingan generasi mendatang.
“Pembangunan wilayah harus berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Mimika juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan arah pembangunan Mimika Barat Jauh. Santy mengatakan kebijakan pembangunan tidak semestinya hanya dirumuskan dari perspektif pemerintah.
“Pembangunan tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan komitmen, sinergi, kolaborasi, dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat,” kata dia.
Pemerintah mengajak perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta kelompok masyarakat lainnya memberikan masukan dalam proses kajian.
Partisipasi tersebut dinilai penting agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar berangkat dari persoalan yang dihadapi masyarakat di Mimika Barat Jauh.
Santy mengatakan hasil kajian nantinya diharapkan mampu mengoptimalkan potensi wilayah sekaligus menjawab persoalan masyarakat tanpa mengabaikan lingkungan, budaya, dan hak masyarakat adat.
Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika ingin pembangunan Mimika Barat Jauh tidak berhenti pada pembangunan fisik. Kebijakan juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat, meningkatkan pelayanan dasar, membuka konektivitas wilayah, dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
Seminar pendahuluan itu menjadi tahap awal penyusunan kajian strategis pembangunan wilayah Mimika Barat Jauh yang diharapkan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di wilayah tersebut. (LE)
