TIMIKA, CARTENZNEWS.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika bersama Kantor Pertanahan Mimika, Selasa (12/5) menggelar Rapat Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2026 di Aula Kantor Pertanahan, Timika, Papua Tengah.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Mimika Herry Onawame mewakili Bupati Johanes Rettob memimpin rapat tersebut. Dalam kesempatan itu, hadir Kepala Kantor Pertanahan Mimika, tokoh masyarakat dan adat, unsur Forkompinda serta tamu undangan.
Herry dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada Kantor Pertanahan Mimika yang telah menyelenggarakan rapat penting tersebut sebagai langkah strategis dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria di Mimika.
“Agraria bukan hanya berbicara mengenai pembagian atau penataan tanah semata, tetapi merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial, kepastian hukum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujar Herry.
Menurut Herry, reforma agraria menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, menyelesaikan konflik pertanahan, dan membuka akses ekonomi masyarakat terhadap sumber-sumber produksi.
“Kabupaten Mimika memiliki potensi wilayah yang sangat luas, baik dari sisi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, maupun pertumbuhan ekonomi Masyarakat,” kata Herry lebih lanjut.
Karena itu, kata Herry, pengelolaan tata ruang dan pertanahan harus dilakukan secara terarah, transparan, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, khususnya masyarakat asli Papua dan masyarakat adat yang memiliki hubungan historis dan kultural dengan tanah ulayat.
“Melalui pembentukan gugus tugas reforma agraria ini, saya harap akan terbangun koordinasi yang kuat antar instansi, sehingga seluruh program penataan aset dan penataan akses dapat berjalan secara efektif,” katanya.
Herry juga menekankan, keberhasilan reforma agraria tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPN, aparat keamanan, lembaga adat, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.
“Dengan kerja sama yang baik, saya yakin berbagai tantangan pertanahan di kabupaten Mimika dapat diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan,” ujar Herry. (Dedy)
