TIMIKA, CARTENZNEWS.COM — Kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit memaksa sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Mimika melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) yang memangkas sejumlah kegiatan yang dinilai belum mendesak.
Plt Kepala DTPHP Kabupaten Mimika, Abdul Haris Sudharmono, mengatakan dalam APBD Perubahan 2026 pihaknya tidak memperoleh tambahan maupun realokasi anggaran.
Sebaliknya, DTPHP harus melakukan efisiensi dengan mengurangi atau menunda kegiatan tertentu agar anggaran yang tersedia dapat menutupi kebutuhan akibat kondisi APBD yang defisit.
“Untuk APBD perubahan ini kita belum dapat realokasi anggaran karena sekarang APBD defisit. Yang ada itu adalah efisiensi. Jadi kegiatan yang bisa kita jalankan kita masukkan dalam efisiensi untuk menutupi kekurangan anggaran yang defisit,” ujar Abdul Haris saat ditemui awak media usai apel pagi di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (14/9/2026).
Salah satu kegiatan yang harus ditunda adalah rencana perjalanan ke sejumlah distrik di wilayah pegunungan.
Selain terbentur keterbatasan anggaran, faktor keamanan juga menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan pelaksanaan kegiatan.
Padahal, agenda tersebut berkaitan dengan distribusi kebutuhan pertanian, termasuk bibit dan pupuk kepada masyarakat.
“Rencananya mau distribusi barang ke sana, selanjutnya produksi bibit dan pupuk. Kita tunda karena situasi keamanan,” jelasnya.
Meski melakukan pemangkasan, DTPHP memastikan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Program yang berkaitan dengan ketahanan pangan, termasuk bantuan penanaman padi, tetap dijalankan untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat.
Abdul Haris juga menyebut dukungan dana Otonomi Khusus (Otsus) telah disalurkan untuk membiayai sejumlah program yang berkaitan dengan ketersediaan pangan lokal.
Bukan Dialihkan, Anggaran Dipangkas
Abdul Haris menegaskan, kegiatan yang ditunda tidak serta-merta dialihkan untuk membiayai kegiatan lainnya.
Anggaran untuk kegiatan tersebut justru dikurangi sebagai konsekuensi kebijakan efisiensi.
“Anggarannya itu karena kita efisiensi, jadi kita kena pengurangan anggaran. Tidak dialihkan,” tegasnya.
Sejumlah kegiatan seperti perjalanan dinas, bimbingan teknis (Bimtek), maupun kegiatan koordinasi yang masih dapat ditunda menjadi bagian dari kegiatan yang dipending.
Menurut Abdul Haris, langkah tersebut dilakukan agar program yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat tetap dapat berjalan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
DTPHP Kelola Anggaran Sekitar Rp80 Miliar
Di tengah kebijakan efisiensi tersebut, DTPHP Mimika mengelola anggaran sekitar Rp80 miliar untuk membiayai berbagai program dan kegiatan.
Anggaran tersebut mencakup program pada empat bidang utama, yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta sarana dan prasarana.
Bidang hortikultura menangani pengembangan sayuran, buah-buahan hingga tanaman obat-obatan.
Sementara bidang tanaman pangan mencakup pengembangan padi, jagung dan berbagai komoditas pangan lokal.
Untuk bidang perkebunan, program diarahkan pada pengembangan kopi, kakao serta penataan sagu.
Adapun bidang sarana dan prasarana menangani pembangunan jalan usaha tani, jalan produksi, normalisasi parit hingga perbaikan jaringan irigasi.
Abdul Haris memastikan sebagian besar kegiatan yang telah masuk proses pengadaan tetap berjalan.
“Sudah berjalan semua dalam proses. Untuk yang PL-PL sudah terkontrak semua. Karena di bawah Rp1 miliar,” katanya.
Ia pun optimistis realisasi anggaran DTPHP hingga akhir tahun dapat mencapai sekitar 98 persen, sama seperti capaian tahun sebelumnya.
“Kita optimis di bulan Desember kita akan capai target seperti tahun lalu, 98 persen serapan,” ujarnya. (LE)
