MIMIKA, CARTENZNEWS.COM — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama pemerintah daerah se-Tanah Papua menegaskan komitmen memperkuat sinergi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029.
Komitmen tersebut mengemuka dalam dialog strategis antara Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas dan para kepala daerah se-Tanah Papua yang digelar di Gedung BPKAD Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (30/7/2026).
Pertemuan itu dihadiri Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo secara daring, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, serta sejumlah bupati dan wali kota dari seluruh wilayah Tanah Papua.
RAPPP 2025–2029 merupakan rencana aksi lima tahunan yang menjadi turunan dari Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022–2041. Program ini mengusung tiga misi utama, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, yang dijabarkan ke dalam 19 program percepatan pembangunan.
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menekankan bahwa keberhasilan RAPPP sangat bergantung pada keselarasan program antara pemerintah pusat dan daerah.
“Pembangunan Papua bukan sekadar pembangunan sebuah kawasan, tetapi ikhtiar nasional untuk memastikan seluruh anak bangsa memperoleh kesempatan yang sama untuk maju dan menikmati hasil pembangunan,” kata Febrian.
Ia menjelaskan, penyelarasan program dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (Musrenbang Otsus Papua). Selain itu, Bappenas akan mengawal pelaksanaan RAPPP melalui penguatan tata kelola dan pemantauan berbasis Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP).
Sistem tersebut terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri serta Sistem Informasi Keuangan Daerah-Otonomi Khusus Kementerian Keuangan untuk memastikan ketersediaan data pembangunan yang terpadu.
Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa menilai koordinasi antarpemerintah menjadi kunci agar pembangunan tidak berjalan secara sektoral.
“Pembangunan Papua perlu melibatkan banyak aktor. Tanpa koordinasi yang kuat, program pembangunan berisiko berjalan secara sektoral dan parsial,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak menjaga semangat “1 dalam 6 dan 6 dalam 1”, yakni enam provinsi dengan satu kesatuan Papua, agar percepatan pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat di Tanah Papua. (LE)
