TIMIKA, CARTENZNEWS.com – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mendorong penguatan iklim investasi yang transparan, berkeadilan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Upaya tersebut menjadi salah satu fokus dalam rangkaian Focus Group Discussion (FGD) dan Forum Konsultasi Publik Bidang Penanaman Modal yang resmi ditutup di Hotel Grand Tembaga Timika, Rabu (21/10/2026).
Penutupan kegiatan dilakukan Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Mimika, Fransiska P. Peni Lein, S.E., yang membacakan sambutan Kepala DPMPTSP Mimika.
Dalam sambutannya, Fransiska mengatakan kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat tata kelola penanaman modal sekaligus menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif.
“Melalui FGD dan Forum Konsultasi Publik ini, kita telah memperoleh berbagai masukan, saran, pandangan, dan rekomendasi dari perangkat daerah, pelaku usaha, akademisi, serta para pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.
Masukan Jadi Dasar Penyempurnaan Kebijakan
Fransiska menjelaskan, berbagai masukan selama forum berlangsung akan digunakan untuk menyempurnakan sejumlah kebijakan dan dokumen penanaman modal di Kabupaten Mimika.
Materi yang dibahas antara lain pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan, penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, serta pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan bagi investor.
Menurutnya, seluruh rekomendasi tersebut perlu dirumuskan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar menghasilkan kebijakan yang dapat diterapkan dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Ia berharap forum konsultasi tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan daerah.
Investasi Diharapkan Buka Lapangan Kerja
Fransiska menegaskan, pengembangan investasi di Mimika perlu diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, bukan hanya mendorong masuknya modal ke daerah.
“Kita ingin membangun ekosistem investasi yang tidak hanya menarik investasi masuk, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan penggunaan tenaga kerja lokal, pengembangan UMKM, peningkatan nilai tambah komoditas, hilirisasi potensi daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Mimika,” ungkapnya.
Karena itu, kebijakan penanaman modal diharapkan mampu menghubungkan pertumbuhan investasi dengan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan potensi ekonomi daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Fransiska juga menyampaikan apresiasi kepada narasumber, perangkat daerah, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan seluruh peserta yang telah memberikan kontribusi selama kegiatan berlangsung.
Ia meminta jajaran DPMPTSP Mimika segera mendokumentasikan dan merumuskan hasil FGD serta Forum Konsultasi Publik untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Mimika berharap kebijakan penanaman modal semakin terarah, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta dunia usaha. Pada akhirnya, investasi diharapkan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (LE)
