TIMIKA, CARTENZNEWS.COM — Pemerintah daerah di Tanah Papua didorong memperkuat sistem logistik kebencanaan, mulai dari ketersediaan gudang, kualitas data hingga mekanisme distribusi bantuan. Keseragaman data dinilai penting agar bantuan dapat dikirim cepat dan sesuai kebutuhan ketika bencana terjadi.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Verifikasi Kebutuhan Logistik Penanganan Darurat Bencana se-Tanah Papua yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mimika di Hotel Horison Ultima Timika, Rabu, 23 September 2026.
Rapat tersebut dibuka Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Abraham Kateyau, didampingi Plt. Kepala BPBD Mimika Agustina Rahaded. Pertemuan menghadirkan narasumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Provinsi Papua.
Peserta berasal dari lima provinsi dan 12 kabupaten/kota di Tanah Papua. Hadir pula unsur Forkopimda, pimpinan DPRK Mimika, pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten, BUMD, tokoh agama, serta perwakilan lembaga dan media.
Abraham mengatakan wilayah Tanah Papua menghadapi beragam risiko bencana, antara lain gempa bumi, banjir dan tanah longsor. Kondisi geografis tersebut membuat kesiapan logistik menjadi bagian penting dalam penanganan keadaan darurat.
“Dalam setiap bencana, ketersediaan logistik tanggap darurat dan tempat penampungan sementara menjadi penentu utama kecepatan respons serta keselamatan korban terdampak,” kata Abraham.
Menurut dia, tenda darurat, posko komando, perlengkapan pendukung dan sistem distribusi harus dipersiapkan sebelum bencana terjadi. Tanpa perencanaan yang baik, bantuan berpotensi terlambat atau justru menumpuk karena tidak sesuai kebutuhan di lapangan.
Abraham mengatakan pengelolaan logistik bencana tidak sederhana. Prosesnya mencakup pengumpulan data, pengadaan, penyimpanan hingga penyaluran bantuan dan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga nonpemerintah serta sektor swasta.
Data Logistik Belum Seragam
Persoalan lain yang disoroti adalah belum meratanya kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia pengelola logistik di sejumlah daerah. Belum semua kabupaten memiliki gudang logistik sesuai standar dan tenaga yang terlatih.
Sistem pelaporan yang belum seragam juga dinilai dapat memperlambat pengambilan keputusan saat terjadi keadaan darurat.
“Data yang andal adalah kunci. Seluruh pemerintah daerah didorong untuk mengintegrasikan sistem informasi manajemen logistik, disertai pelatihan berkelanjutan agar dapat digunakan secara maksimal,” ujarnya.
Menurut Abraham, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan dukungan anggaran untuk pembangunan fasilitas logistik dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dua hal tersebut diperlukan agar daerah tidak hanya mampu merespons bencana, tetapi juga memiliki kesiapan sebelum bencana terjadi.
Melalui rapat koordinasi itu, pemerintah daerah di Tanah Papua diharapkan memiliki kesamaan data dan pemahaman mengenai kebutuhan logistik penanganan darurat. Koordinasi antardaerah juga diharapkan lebih cepat sehingga bantuan dapat disalurkan sesuai kebutuhan korban.
“Mari kita pastikan setiap bantuan yang disalurkan tepat sasaran, cepat sampai, serta benar-benar bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan di seluruh penjuru Tanah Papua,” kata Abraham. (LE)
