TIMIKA, CARTENZNEWS.COM – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Mimika membangun 353 unit rumah layak huni pada 2026. Program tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Kepala DPKPP Mimika, Abriyanti Nuhuyanan, mengatakan sebagian pembangunan telah masuk tahap pelaksanaan. Sejumlah paket pekerjaan telah berkontrak dan mulai dikerjakan di beberapa wilayah.
“Seperti beberapa waktu lalu saya sampaikan, dari dana APBD dan Otsus akan dibangun 353 unit rumah. Catatannya, prosesnya masih berjalan karena banyak yang sudah berkontrak dan mulai dilakukan pembangunan,” kata Abriyanti kepada wartawan, Rabu, 22 September 2026.
Usulan DPRK Mendominasi
Abriyanti menyebut pembangunan tersebut mencakup sejumlah kategori. Sebanyak 233 unit merupakan usulan DPRK, 65 unit usulan dinas, 13 unit diperuntukkan bagi korban bencana, enam unit untuk intervensi kawasan kumuh, dan 35 unit bersumber dari dana Otsus.
Namun, rincian tersebut jika dijumlahkan mencapai 352 unit, bukan 353 unit seperti total yang disebutkan DPKPP. Karena itu, rincian jumlah unit masih perlu dikonfirmasi kembali kepada DPKPP.
Rumah layak huni itu tersebar hampir di seluruh wilayah Mimika. Di antaranya Mimika Timur, Mimika Baru, Kuala Kencana, Agimuga, Jita, Amar atau Manasari, Mimika Barat, Mimika Tengah hingga Potowai Buru.
“Pembangunannya hampir seluruh di Kabupaten Mimika. Di Mimika Timur, Mimika Baru, Kuala Kencana, daerah kota masuk, kemudian Agimuga, Jita, Manasari, Mimika Barat, Mimika Tengah, bahkan sampai Potowai Buru,” ujar Abriyanti.
Tipe Rumah Disesuaikan Sumber Dana
DPKPP menyesuaikan tipe bangunan dengan sumber anggaran. Rumah yang dibangun menggunakan APBD dirancang dengan tipe 42, sedangkan rumah yang bersumber dari Otsus menggunakan tipe 45.
Untuk rumah bagi korban bencana, desain dan bentuk bangunan disesuaikan dengan kebutuhan serta bentuk intervensi di lapangan.
Program Otsus ditujukan bagi Orang Asli Papua (OAP). Sementara penerima bantuan yang bersumber dari APBD maupun korban bencana harus memiliki KTP dan masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kalau yang Otsus itu sudah pasti untuk Orang Asli Papua. Sementara untuk APBD atau korban bencana, yang penting dia ber-KTP dan masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Abriyanti.
Pengusulan Tak Lagi Langsung ke Dinas
Mekanisme pengusulan bantuan rumah kini dilakukan melalui distrik. Masyarakat tidak lagi mengajukan bantuan secara langsung ke kantor DPKPP.
Pemerintah distrik melakukan verifikasi awal terhadap kondisi calon penerima, termasuk kondisi rumah dan kemampuan ekonomi masyarakat. Distrik juga menerbitkan surat keterangan tidak mampu serta memastikan status lahan yang akan digunakan.
“Yang melakukan verifikasi dan pengusulan dari distrik. Karena distrik yang tahu masyarakatnya dan seperti apa keadaan fisik rumahnya,” ujar Abriyanti.
Selain dokumen keterangan tidak mampu, calon penerima wajib memiliki bukti penguasaan atau kepemilikan tanah yang clear and clean.
DPKPP memang mempersyaratkan sertifikat tanah. Namun, bukti penguasaan lahan tidak terbatas pada sertifikat. Dokumen lain, seperti surat pelepasan dari lembaga terkait atau surat keterangan yang menunjukkan calon penerima telah tinggal dan menguasai tanah selama bertahun-tahun, dapat digunakan sesuai ketentuan.
DPKPP Tetap Verifikasi ke Lapangan
Usulan dari distrik belum otomatis membuat seseorang ditetapkan sebagai penerima bantuan. DPKPP melakukan verifikasi lanjutan dengan turun langsung ke lokasi.
“Setelah terverifikasi oleh teman-teman distrik, kami dari dinas pun turun ke lapangan untuk memastikan apakah memang benar. Jadi ketika diusulkan itu belum tentu juga lolos,” kata Abriyanti.
Verifikasi berlapis tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran dan pembangunan sesuai kondisi calon penerima maupun lokasi.
Rumah Panggung untuk Wilayah Pesisir
Desain rumah juga tidak diseragamkan untuk seluruh wilayah Mimika. DPKPP menyesuaikan konstruksi dengan kondisi geografis dan lingkungan.
Di wilayah pesisir yang dipengaruhi pasang surut, misalnya, rumah dapat dibangun dengan model panggung. Sedangkan di kawasan perkotaan, desain disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat.
“Kalau daerah pantai yang ada pasang surutnya, otomatis tidak mungkin rumah batu, tetapi rumah panggung. Kalau seperti di dalam kota Timika, konstruksinya menyesuaikan,” ujarnya.
Ditargetkan Rampung 2026
Abriyanti mengatakan belum memperoleh laporan terbaru mengenai persentase keseluruhan pembangunan 353 unit rumah tersebut. Namun, pekerjaan di sejumlah lokasi telah berjalan.
Untuk program Otsus, beberapa paket baru memasuki tahap MC-0 atau pemeriksaan awal sebelum pekerjaan dimulai. Sementara sebagian pekerjaan lainnya telah memasuki tahap akhir, termasuk pemasangan atap.
“Kalau persentasenya saya belum dapat laporan. Karena kita masih dalam tahap pekerjaan. Yang Otsus mungkin satu-dua hari ini baru turun ke lapangan untuk MC-0. Kemudian ada satu-dua yang sebenarnya sudah tinggal pasang atap,” katanya.
DPKPP menargetkan seluruh pembangunan rumah layak huni tersebut selesai pada 2026.
Untuk rencana pembangunan tiga unit rumah di Arwanop, DPKPP mempertimbangkan pemindahan lokasi karena faktor keamanan. Perubahan lokasi tersebut, kata Abriyanti, tidak mengubah jumlah unit yang telah direncanakan.
“Lokasinya berubah, tapi jumlah rumahnya tidak,” pungkasnya. (LE)
