TIMIKA, CARTENZNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Mimika kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Mimika tercatat telah memperoleh opini WTP sebanyak 11 kali berturut-turut sejak tahun 2014.
Meski demikian, Bupati Mimika Johannes Rettob mengingatkan bahwa opini WTP bukan berarti pengelolaan keuangan daerah terbebas dari temuan pemeriksaan.
Hal itu disampaikan Johannes saat diwawancarai awak media di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Rabu (10/6/2026).
Menurut Johannes, opini WTP yang diberikan BPK merupakan penilaian terhadap kualitas penyajian laporan keuangan dan kepatuhan pemerintah daerah dalam menerapkan prosedur pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
“WTP yang kita terima sebanyak 11 kali ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dinilai telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan,” ujarnya.
Ia menegaskan, dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan BPK tetap ditemukan sejumlah catatan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Bukan berarti karena kita mendapat WTP lalu tidak ada temuan. Temuan tetap ada, baik temuan administrasi maupun temuan keuangan,” katanya.
Johannes menjelaskan, secara umum temuan hasil pemeriksaan BPK terbagi dalam dua kategori, yakni temuan administrasi dan temuan keuangan. Untuk temuan yang berkaitan dengan keuangan, pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan, termasuk melakukan pengembalian apabila ditemukan adanya kelebihan pembayaran.
Sementara itu, temuan administrasi akan menjadi bahan evaluasi bagi perangkat daerah agar tata kelola pemerintahan dan administrasi keuangan dapat semakin tertib dan sesuai aturan.
Menurutnya, jumlah temuan administrasi masih lebih banyak dibandingkan temuan yang berkaitan dengan pengembalian keuangan. Namun untuk rincian dan jumlah pasti temuan, ia meminta agar dijelaskan lebih lanjut oleh pejabat teknis yang menangani laporan hasil pemeriksaan tersebut.
“Biasanya pengembalian itu karena kelebihan pembayaran atau hal-hal lain yang harus disesuaikan kembali sesuai hasil pemeriksaan,” jelasnya.
Bupati menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan.
Ia berharap seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu guna memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Yang terpenting bukan hanya mendapatkan WTP, tetapi bagaimana seluruh rekomendasi pemeriksaan dapat ditindaklanjuti sehingga tata kelola pemerintahan menjadi semakin baik,” pungkasnya.
Berita ini menempatkan pernyataan Bupati sebagai fokus utama dengan penekanan bahwa opini WTP tidak identik dengan tidak adanya temuan dalam pemeriksaan BPK. (LE)
