TIMIKA, CARTENZNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika menggelar apel gabungan dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah ke-30, bertempat di Pusat Pemerintahan SP 3, Senin (27/4/2026). Kegiatan ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita.”
Bupati Mimika, Johannes Rettob, bertindak sebagai pembina apel dan membacakan pidato Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif di seluruh Indonesia.
“Otonomi daerah merupakan instrumen penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Johannes saat membacakan sambutan Mendagri.
Ia menambahkan, otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dan mengembangkan potensi lokal. Namun demikian, pelaksanaannya harus tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan menjaga keseimbangan antara kemandirian daerah dan kepentingan nasional.
Dalam pidato tersebut, sejumlah isu strategis juga ditekankan untuk menjadi perhatian bersama. Di antaranya, upaya mewujudkan swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi, pengembangan kewirausahaan, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Pemerintah daerah juga diimbau untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran. Selain itu, pidato Mendagri turut menyampaikan pesan Presiden RI agar seluruh pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan secara sederhana dan tidak berlebihan. Penggunaan anggaran diharapkan lebih optimal, memberikan dampak nyata bagi masyarakat, serta menghindari pemborosan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Di tempat yang sama, Bupati Johannes Rettob juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menyusun program berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu.
“Memang harus membangun dari kampung ke kota, dengan mengidentifikasi potensi yang ada di setiap distrik dan kampung, sehingga pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat,” tegasnya. (LE)
