TIMIKA, CARTENZNEWS.COM – Rapat Koordinasi (Rakor) Protokol Pemerintah Kabupaten Mimika resmi ditutup setelah berlangsung selama tiga hari di Hotel Grand Tembaga, Timika, Kamis (10/9/2026).
Penutupan Rakor Protokol tersebut dihadiri Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Mimika Petrus Pali Amba, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Mimika Alfasiah, narasumber Mahtub Basuki dari Protokol Kementerian Dalam Negeri, perwakilan perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, serta para peserta.
Dalam sambutannya, Petrus menyampaikan apresiasi kepada narasumber, peserta, dan panitia yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh perhatian dan tanggung jawab.
Menurut Petrus, Rakor Protokol tidak hanya menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman mengenai tugas dan fungsi keprotokolan.
Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk menyatukan persepsi dan memperkuat koordinasi dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang profesional.
“Rapat koordinasi ini bukan sekadar kegiatan untuk meningkatkan pemahaman mengenai tugas-tugas keprotokolan, tetapi menjadi momentum untuk menyatukan persepsi dan memperkuat koordinasi dalam memberikan pelayanan pemerintahan yang profesional,” ujar Petrus.
Protokol bagian dari wajah pemerintah daerah
Petrus mengatakan, tema Rakor Protokol, yakni “Protokol Profesional, Pelayanan Prima, Citra Pemerintah Daerah Berwibawa”, memiliki pesan penting mengenai posisi protokol sebagai bagian dari wajah pemerintah daerah.
Menurut dia, cara petugas protokol menyambut tamu, mengatur acara, memberikan pelayanan, berkomunikasi, hingga menghadapi perubahan situasi akan mencerminkan kualitas pemerintah daerah.
“Protokol merupakan bagian dari wajah pemerintah daerah. Cara kita menyambut, mengatur sebuah acara, memberikan pelayanan, berkomunikasi serta menghadapi berbagai perubahan situasi akan mencerminkan kualitas pemerintah daerah,” katanya.
Karena itu, Petrus berharap jajaran yang memiliki tugas keprotokolan dapat bekerja secara profesional, cepat, tepat, responsif, komunikatif, serta mampu beradaptasi dengan berbagai situasi.
Ia menegaskan, seorang petugas protokol tidak hanya dituntut mampu mengatur jalannya acara, tetapi juga harus memiliki ketenangan, ketelitian, dan kemampuan mengambil keputusan secara tepat.
“Di balik suksesnya sebuah kegiatan pemerintahan, terdapat kerja keras dan tanggung jawab besar dari para petugas protokol,” tuturnya.
Peserta Rakor Protokol capai 200 orang
Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Mimika Alfasiah mengapresiasi antusiasme peserta yang mengikuti kegiatan selama tiga hari.
Menurut Alfasiah, jumlah peserta yang hadir bahkan melebihi target yang ditetapkan panitia.
“Dari 150 target peserta yang kami undang, ternyata yang hadir mencapai sekitar 200 orang. Artinya, materi-materi terkait protokol bukan hanya menjadi perhatian mereka yang memiliki tugas dan fungsi di bagian protokol, tetapi juga dianggap penting oleh banyak pihak,” ujar Alfasiah.
Ia juga mengapresiasi para narasumber yang dinilai mampu menyampaikan materi keprotokolan secara lugas, menarik, dan mudah dipahami.
Alfasiah berharap pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan dapat diterapkan oleh seluruh peserta dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
“Kita berharap apa yang kita terima bersama dalam kegiatan ini bisa kemudian kita praktikkan sama-sama,” katanya.
Penyelenggara kegiatan tetap bertanggung jawab
Alfasiah menjelaskan, penyelenggaraan sebuah kegiatan bukan hanya menjadi tanggung jawab bagian protokol.
Menurut dia, penyelenggara kegiatan memiliki tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan acara sejak tahap persiapan hingga kegiatan selesai.
Namun, apabila kegiatan menghadirkan atau mengundang pimpinan daerah, seperti Bupati dan Wakil Bupati Mimika, bagian protokol akan menjalankan fungsi pendampingan.
Pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan aspek keprotokolan berjalan sesuai ketentuan.
Ia juga meminta organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, maupun organisasi keagamaan yang mengundang pimpinan daerah untuk berkoordinasi dengan bagian protokol, terutama terkait susunan acara.
“Apabila kami dari protokol hadir mendampingi pimpinan, biasanya kami selalu melakukan konfirmasi terkait susunan acara. Ini menjadi bagian dari tanggung jawab kami,” jelasnya.
Urutan sambutan harus sesuai tata keprotokolan
Alfasiah mencontohkan, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah kegiatan adalah urutan pemberian sambutan, terutama ketika terdapat pejabat pemerintah daerah.
Ia menjelaskan bahwa dalam tata keprotokolan, kesempatan memberikan sambutan disusun berdasarkan ketentuan dan tingkat kedudukan pejabat yang hadir.
“Pada dasarnya, yang paling terakhir dan menghormati adalah memberikan kesempatan sambutan terakhir kepada yang tertinggi,” jelasnya.
Alfasiah berharap pengetahuan yang diperoleh selama Rakor Protokol dapat diterapkan oleh seluruh peserta, baik di lingkungan perangkat daerah maupun organisasi kemasyarakatan.
“Semoga apa yang kita dapatkan selama kegiatan ini bisa kita terapkan dalam melaksanakan pekerjaan kita masing-masing, baik di perangkat daerah maupun organisasi masyarakat, sehingga pelayanan kita ke depan bisa lebih baik lagi,” pungkasnya. (LE)
