TIMIKA, CARTENZNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Penguatan tersebut dilakukan melalui Kegiatan Penguatan Reformasi Birokrasi dan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika yang berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Timika, Kamis (10/9/2026).
Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Setda Mimika Yohana Paliling. Ia didampingi Kepala Bagian Organisasi Agus Purwanto serta narasumber dari Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Brawijaya, Khairul Rahman.
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan Bappeda, para kepala distrik, kepala puskesmas, serta pimpinan atau perwakilan perangkat daerah terkait.
Bukan sekadar pemenuhan dokumen
Yohana mengatakan, reformasi birokrasi dan SAKIP tidak boleh dipandang sebatas pemenuhan dokumen administratif.
Menurut dia, keduanya harus menjadi instrumen perubahan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, adaptif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Reformasi Birokrasi harus menjadi instrumen perubahan yang terlihat dari perubahan cara kerja, peningkatan pelayanan publik, serta kontribusi nyata perangkat daerah terhadap pembangunan daerah,” ujar Yohana.
Ia menegaskan, penguatan reformasi birokrasi dan SAKIP bukan menjadi tanggung jawab satu bagian atau dilaksanakan hanya dalam satu tahun.
Penguatan tersebut, kata Yohana, membutuhkan komitmen, kolaborasi, dan konsistensi seluruh pimpinan serta perangkat daerah.
Perencanaan dan anggaran harus terukur
Yohana juga menekankan pentingnya keterkaitan antara perencanaan pembangunan, indikator kinerja, penganggaran, dan hasil yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, perencanaan pembangunan harus disusun secara jelas dengan indikator kinerja yang terukur.
Selain itu, anggaran yang dialokasikan harus benar-benar mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
“ Kegiatan yang kita laksanakan hari ini bukan sekadar kegiatan administratif dan bukan pula sekadar upaya pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi dan SAKIP. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya kita bersama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, akuntabel, adaptif, berorientasi pada hasil, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat di Kabupaten Mimika,” jelasnya.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat menyamakan pemahaman antarperangkat daerah mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi dan SAKIP.
Selain itu, kegiatan diharapkan dapat memperkuat integrasi keduanya serta mendorong penyusunan rencana aksi yang terukur dengan pembagian tanggung jawab yang jelas.
Dorong birokrasi yang adaptif
Yohana berharap penguatan reformasi birokrasi dan SAKIP dapat mendukung terwujudnya birokrasi Pemerintah Kabupaten Mimika yang bersih, efektif, akuntabel, profesional, dan adaptif.
Birokrasi tersebut diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mendukung pembangunan daerah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Mimika. (LE)
