MIMIKA, CARTENZNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Mimika menilai transformasi digital pemerintahan tidak cukup diukur dari banyaknya aplikasi yang dimiliki organisasi perangkat daerah (OPD). Penguatan tata kelola, koordinasi, sumber daya manusia, serta pengelolaan pengetahuan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang efektif.
Hal tersebut disampaikan Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Hery Onawame, S.IP., M.M., saat membuka Sosialisasi Dokumen Manajemen Pengetahuan SPBE di Hotel Horison Ultima Timika, Kamis (17/9/2026).
Kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mimika tersebut turut dihadiri Sekretaris Diskominfo Mimika Orpa Solossa, S.Sos., M.Si., serta tenaga ahli dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai narasumber.
Dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakannya, Hery mengatakan Dokumen Manajemen Pengetahuan SPBE memiliki peran strategis untuk memastikan pengetahuan, data, dan pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dikelola secara sistematis.
“Dokumen ini menjadi pedoman agar pengetahuan, data, dan pengalaman dalam penyelenggaraan SPBE dikelola secara sistematis, tidak lagi tersebar dan tidak lagi bergantung pada individu tertentu,” ujar Hery.
Menurutnya, pengelolaan pengetahuan penting untuk membangun organisasi yang mampu belajar dan beradaptasi. Pengetahuan kelembagaan juga harus tetap terjaga meskipun terjadi pergantian aparatur, pimpinan, maupun perubahan struktur organisasi.
Indeks SPBE Masih Kategori Cukup
Hery mengungkapkan, Indeks SPBE Kabupaten Mimika saat ini masih berada pada kategori “Cukup”. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat aspek tata kelola dan manajemen SPBE yang perlu diperkuat secara bersama-sama.
“Persoalan kita bukanlah kekurangan aplikasi, melainkan pada tata kelola, koordinasi, dan pengelolaan pengetahuan di berbagai bidang,” katanya.
Ia menegaskan transformasi digital pemerintahan seharusnya tidak berhenti pada pembangunan aplikasi. Data, informasi, sumber daya manusia, dan pengetahuan perlu dikelola secara terpadu agar teknologi yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.
“Transformasi digital tidak diukur dari banyaknya aplikasi, melainkan dari bagaimana data, informasi, SDM, dan pengetahuan dikelola secara terpadu untuk memberikan manfaat nyata bagi pemerintahan dan masyarakat,” tegasnya.
Hery meminta seluruh OPD menjadikan Dokumen Manajemen Pengetahuan SPBE sebagai pedoman kerja dan tidak sekadar menjadi dokumen administratif.
Selain itu, OPD diminta aktif dan responsif dalam penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (LE)
