MIMIKA, CARTENZNEWS.COM – Bupati Mimika Johannes Rettob meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran setelah realisasi keuangan daerah hingga semester pertama Tahun Anggaran 2026 baru mencapai sekitar 22 persen.
Permintaan itu disampaikan Johannes saat memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2026, Selasa, (7/7/2026).
“Kita sudah memasuki bulan Juli, tetapi realisasi keuangan daerah baru mencapai sekitar 22 persen. Seharusnya pada bulan ini minimal kita sudah berada di atas 50 persen. Ini harus menjadi perhatian serius agar segera dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran,” kata Johannes.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, Sekretaris Daerah Abraham Kateyau, para pimpinan OPD, serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika Marthen Mallisa melaporkan rata-rata realisasi penyerapan keuangan OPD hingga semester pertama masih belum mencapai 30 persen. Menurut dia, capaian tersebut masih jauh dari target yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika Septinus Timang menyebutkan masih terdapat 13 OPD dengan realisasi penyerapan keuangan di bawah 20 persen. Dari sisi pelaksanaan program, sebanyak 33 OPD juga mencatat realisasi fisik di bawah 20 persen.
Menurut Septinus, hingga pertengahan tahun anggaran baru tiga OPD yang mampu mencapai realisasi fisik di atas 60 persen. Kondisi itu menunjukkan perlunya percepatan pelaksanaan program pada semester kedua.
Menanggapi laporan tersebut, Johannes memberikan apresiasi kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang menjadi satu-satunya perangkat daerah dengan realisasi keuangan mencapai 60 persen.
“Hasil laporan tadi, yang mencapai 60 persen hanya Kesra. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi. Yang sudah berada di atas 40 persen hanya ada sembilan OPD, sedangkan sisanya masih berada di bawah 39 persen,” ujarnya.
Johannes juga meminta setiap kepala OPD menjelaskan kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran di instansi masing-masing. Menurut dia, evaluasi diperlukan agar hambatan pelaksanaan program dapat segera diselesaikan dan target pembangunan daerah tetap tercapai.
Rapat monitoring dan evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mempercepat realisasi program pembangunan dan meningkatkan penyerapan anggaran pada semester kedua Tahun Anggaran 2026. (LE)
