TIMIKA, CARTENZNEWS.COM — Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) didorong tidak hanya hadir ketika konflik keagamaan terjadi, tetapi juga menjadi penggerak dialog, membangun kepercayaan, dan mencegah potensi gesekan sosial sejak dini.
Penguatan peran tersebut mengemuka dalam Pleno II Konferensi Kota Toleran Nasional II bertema “FKUB sebagai Infrastruktur Sosial Perdamaian” yang berlangsung di Hotel Horison Diana, Timika, Senin (16/11/2026).
Pleno yang dimoderatori Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Yohana Paliling, menghadirkan tiga narasumber, yakni Ketua FKUB Probolinggo dr. H. Ahmad Hudri, Ketua FKUB Manado Hendry Dengah, dan Ketua FKUB Mimika Jeffrey C. Hutagalung.
FKUB harus mampu mencegah konflik sejak dini
Dalam pemaparannya, Ahmad Hudri mengatakan FKUB tidak boleh hanya berperan sebagai lembaga yang bergerak setelah konflik keagamaan terjadi. FKUB harus mampu membangun kapasitas masyarakat agar potensi persoalan dapat dikenali dan dicegah sebelum berkembang menjadi konflik.
Menurutnya, penguatan komunikasi, dialog, dan keterlibatan seluruh kelompok agama serta kepercayaan menjadi bagian penting dalam membangun kerukunan. Representasi semua kelompok diperlukan agar setiap warga memiliki ruang yang setara dalam kehidupan bermasyarakat.
Ahmad juga menegaskan bahwa ketersediaan rumah ibadah merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam menjalankan kebebasan beragama. Karena itu, persoalan pendirian rumah ibadah perlu diselesaikan secara konstruktif sesuai ketentuan yang berlaku, bukan melalui persekusi atau tindakan yang bertentangan dengan konstitusi.
Ia turut menekankan pentingnya tata kelola kolaboratif. Menurutnya, FKUB tidak boleh menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab menjaga kerukunan, melainkan harus menjadi penghubung antara pemerintah, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, lembaga pendidikan, kelompok perempuan, dan generasi muda.
Ahmad mencontohkan upaya FKUB Probolinggo yang membentuk forum perempuan dan forum anak muda penggerak kerukunan umat beragama. Pelibatan tenaga pendidik dan komunitas pendidikan juga dilakukan untuk memperluas pemahaman toleransi sejak dini.
Manado rawat kerukunan melalui budaya persaudaraan
Sementara itu, Ketua FKUB Manado Hendry Dengah membagikan pengalaman menjaga kerukunan di Kota Manado yang dikenal dengan semboyan “Torang Samua Basudara” atau kita semua bersaudara.
Menurut Hendry, keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat merupakan kekuatan yang harus dirawat melalui kebersamaan. Nilai tersebut juga tercermin dalam budaya mapalus, yakni semangat gotong royong dan bekerja bersama untuk kepentingan masyarakat.
Ia menjelaskan, pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur fisik seperti jalan dan bangunan. Infrastruktur sosial berupa komunikasi terbuka, kepercayaan, dialog, serta kerja sama antarkelompok masyarakat juga harus diperkuat untuk menciptakan perdamaian.
“FKUB harus selalu berinteraksi dengan masyarakat dan tokoh-tokoh agama, bahkan generasi muda, remaja sampai anak-anak. Kita harus memunculkan kepercayaan yang dibangun secara berkelanjutan,” ujarnya.
Hendry mengatakan FKUB Manado menjalankan sejumlah kegiatan, antara lain membuka ruang komunikasi lintas agama, menerima aspirasi dan keluhan masyarakat, membangun pemahaman bersama terhadap kebijakan pemerintah, serta memberikan rekomendasi terkait rumah ibadah.
FKUB Manado juga melakukan dialog dan pemantauan langsung untuk mendeteksi potensi ketegangan di tengah masyarakat. Salah satunya saat terjadi insiden di kawasan kuliner Sihulang pada 14 September 2026. FKUB bersama TNI, Polri, dan kejaksaan turun berkoordinasi agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Ia mengingatkan bahwa tantangan kerukunan semakin kompleks, terutama akibat penyebaran hoaks, ujaran kebencian melalui media digital, dan politik identitas.
Untuk menghadapinya, Hendry menyampaikan lima langkah yang perlu diperkuat, yakni menjadikan dialog sebagai agenda rutin, membangun deteksi dini hingga tingkat kelurahan, menyiapkan generasi muda sebagai generasi digital, menyelaraskan kebijakan dengan upaya perdamaian, serta saling berbagi praktik baik antardaerah.
Di Manado, FKUB juga mendorong penguatan kerukunan dari lingkungan keluarga dan tetangga melalui program penghargaan kerukunan di tingkat kelurahan.
FKUB Mimika perkuat jejaring melalui program NIMAL
Pada kesempatan yang sama, Ketua FKUB Mimika Jeffrey C. Hutagalung memaparkan kondisi keberagaman di Kabupaten Mimika serta sejumlah program untuk memperkuat kerukunan umat beragama.
Ia menjelaskan, Mimika memiliki keberagaman suku, bahasa, agama, dan latar belakang masyarakat yang tersebar di 18 distrik, 133 kampung, dan 19 kelurahan. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus kekuatan dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.
Jeffrey memperkenalkan program FKUB Mimika bertajuk NIMAL, yang diarahkan untuk membangun jejaring kerukunan, ekosistem data, promosi toleransi, serta keterlibatan generasi muda dalam berbagai kegiatan perdamaian.
Sejumlah kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan antara lain Safari Harmoni dengan mengunjungi rumah-rumah ibadah, diskusi Kopi Morning, seminar dan talk show, serta edukasi dan promosi kerukunan melalui media.
FKUB Mimika juga mendorong kegiatan kreatif yang melibatkan masyarakat lintas agama, seperti mini soccer kerukunan, konser kerukunan, perayaan hari-hari keagamaan, sunatan massal, dan berbagai agenda sosial lainnya.
Dalam menjalankan program tersebut, FKUB Mimika membangun kemitraan dengan KNPI, kelompok Cipayung, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan keagamaan, serta berbagai unsur masyarakat.
Menurut Jeffrey, kolaborasi diperlukan agar upaya menjaga kerukunan tidak hanya menjadi tanggung jawab FKUB, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.
Ia menegaskan pentingnya membangun masyarakat yang mampu menerima perbedaan, menolak diskriminasi, serta menghormati hak setiap orang untuk beragama, berpendapat, dan menyampaikan ekspresi.
Melalui pleno tersebut, para narasumber menekankan bahwa kerukunan tidak cukup dibangun melalui aturan maupun kegiatan seremonial. Diperlukan kehadiran FKUB di tengah masyarakat, komunikasi yang berkelanjutan, serta kerja sama lintas sektor agar perdamaian dapat tumbuh dan terpelihara dalam kehidupan sehari-hari. (LE)




























