TIMIKA, CARTENZNEWS.COM — Sebanyak 11 komitmen untuk memperkuat toleransi, melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta mencegah diskriminasi disepakati dalam Deklarasi Mimika 2026. Komitmen tersebut menjadi arah bersama pemerintah daerah, tokoh agama, masyarakat sipil, dan berbagai elemen masyarakat dalam membangun kehidupan yang inklusif dan harmonis di tengah keberagaman Indonesia.
Deklarasi bertajuk “Untuk Kemajuan Toleransi dan Penguatan Harmoni dalam Tata Kebinekaan Indonesia” itu disampaikan Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam rangkaian Konferensi Kota Toleran (KKT) 2026 di Hotel Horison Diana, Timika, Senin (16/11/2026).
Deklarasi tersebut merupakan kesepakatan bersama pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pemimpin agama, masyarakat sipil, akademisi, komunitas, pemuda, perempuan, dunia usaha, serta seluruh peserta konferensi.
Dalam deklarasi itu ditegaskan bahwa keberagaman merupakan kekayaan sekaligus fondasi kehidupan bangsa Indonesia. Toleransi menjadi bagian penting dari demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Kebebasan beragama dan berkeyakinan juga merupakan hak setiap warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebaliknya, diskriminasi dan intoleransi berpotensi mengancam kohesi sosial dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.
Deklarasi tersebut turut menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam membangun masyarakat inklusif. Masyarakat sipil, tokoh agama, dan komunitas juga dipandang sebagai mitra strategis pemerintah dalam memajukan toleransi dan kerukunan.
Sebelas Komitmen Deklarasi Mimika 2026
Ada 11 komitmen yang disepakati dalam Deklarasi Mimika 2026 sebagai pedoman bersama untuk memperkuat toleransi dan harmoni sosial.
Pertama, memperkuat toleransi dan inklusivitas melalui regulasi daerah serta tata kelola pemerintahan yang inklusif.
Kedua, melindungi hak seluruh warga negara atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk memastikan perlindungan bagi kelompok minoritas, kelompok rentan, dan korban.
Ketiga, mencegah dan menangani diskriminasi berdasarkan agama, keyakinan, etnis, gender, maupun identitas sosial.
Keempat, memperkuat peran forum bersama antarwarga, terutama FKUB, dalam meningkatkan literasi di dalam dan antaragama.
Kelima, menghadirkan ruang perjumpaan lintas identitas untuk memediasi dan memitigasi konflik sosial serta melaksanakan pendidikan publik.
Keenam, mengarusutamakan dialog lintas agama dalam mencegah dan menangani persoalan pendirian rumah ibadah, interaksi lintas identitas, serta berbagai bentuk eksklusi.
Ketujuh, memperkuat pendidikan toleransi dan pemahaman keberagaman bagi generasi muda.
Kedelapan, mengembangkan kebijakan publik yang toleran, inklusif, dan tidak diskriminatif.
Kesembilan, melindungi kelompok rentan dan korban dalam berbagai kasus yang melanggar atau berpotensi melanggar hak konstitusional mereka.
Kesepuluh, memperkuat kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil untuk membangun ekosistem toleransi serta tata pemerintahan yang inklusif dan harmonis di daerah.
Kesebelas, membangun jejaring kota dan kabupaten toleran dan inklusif di Indonesia.
Komitmen Bersama Memperkuat Kerukunan
Deklarasi Mimika 2026 ditetapkan pada 16 November 2026. Seluruh pihak yang terlibat dalam konferensi diharapkan turut menandatangani deklarasi sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjalankan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.
Sebelas komitmen tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan hak konstitusional warga negara, pencegahan diskriminasi, penguatan dialog lintas agama, pendidikan toleransi bagi generasi muda, hingga pembentukan jejaring kota dan kabupaten inklusif.
Melalui Deklarasi Mimika, semangat Konferensi Kota Toleran diharapkan tidak berhenti pada kesepakatan dalam forum, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan nyata di daerah masing-masing. (LE)




























