TIMIKA, CARTENZNEWS.COM — Menjaga toleransi di tengah keberagaman tidak cukup hanya mengandalkan imbauan. Pemerintah daerah perlu menghadirkannya melalui kebijakan yang jelas, dukungan anggaran, penguatan kelembagaan, serta pelibatan masyarakat, terutama generasi muda.
Hal tersebut mengemuka dalam Sesi VI Paralel Tematik Panel D Konferensi Kota Toleran 2026 bertema “Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Kota Toleran” di Hotel Horison Diana, Timika, Senin (16/11/2026).
Diskusi yang dimoderatori Peneliti Senior SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, menghadirkan Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim, Bupati Sambas H. Satono, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani, serta Wali Kota Tegal H. Dedy Yon Supriyono.
Bogor dorong penyelesaian melalui dialog dan regulasi
Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim mengatakan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menangani persoalan intoleransi. Pengalaman Kota Bogor menunjukkan bahwa persoalan keberagaman membutuhkan penyelesaian melalui dialog dan kebijakan jangka panjang.
Ia mengakui, Kota Bogor pernah menghadapi sejumlah persoalan terkait kehidupan beragama, di antaranya polemik GKI Yasmin, Syiah, dan Ahmadiyah. Pengalaman tersebut menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah penyelesaian.
Dedie menjelaskan, Pemerintah Kota Bogor berupaya membangun solusi melalui dialog dengan tokoh agama dan masyarakat. Untuk jangka panjang, pemerintah juga memperkuat landasan hukum melalui peraturan daerah.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyusunan perda tentang musyawarah atau badan yang mengedepankan penyelesaian persoalan melalui musyawarah untuk mufakat. Pemerintah juga menyiapkan kebijakan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai bagian dari penguatan toleransi.
Menurutnya, pengelolaan informasi di media sosial turut menjadi tantangan. Persoalan yang awalnya bersifat lokal dapat berkembang luas apabila tidak ditangani melalui komunikasi yang baik.
Sambas tekankan kehadiran pemerintah untuk semua kelompok
Sementara itu, Bupati Sambas H. Satono menekankan pentingnya kehadiran pemerintah di tengah seluruh kelompok masyarakat tanpa membedakan suku maupun agama.
Ia mengingatkan pengalaman konflik sosial yang pernah terjadi di Sambas pada 1997. Menurutnya, kondisi damai yang dirasakan masyarakat saat ini merupakan hasil kerja bersama berbagai unsur masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
Satono menegaskan, pemerintah harus hadir dan merangkul semua kelompok masyarakat. Ia mencontohkan pengalamannya menghadiri kegiatan di sejumlah rumah ibadah dalam satu hari sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman.
“Kuncinya hari ini pemerintah harus hadir di semua komponen, semua suku bangsa, semua agama kita rawat bersama-sama. Rangkul semua tangan, berjalan, berdiri, duduk sama-sama tinggi sama rendah,” ujarnya.
Surakarta bangun toleransi melalui budaya dan pendidikan
Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani memaparkan pendekatan Kota Surakarta melalui konsep harmoni budaya. Menurutnya, keberagaman budaya dan tradisi harus ditempatkan dalam ruang kehidupan yang saling menghormati.
Pemerintah Kota Surakarta memperkuat komitmen tersebut melalui Perda Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat. Regulasi itu menjadi salah satu dasar untuk membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif dan memberikan ruang setara bagi seluruh warga.
Selain regulasi, penguatan kelembagaan dilakukan melalui kolaborasi dengan FKUB dan berbagai forum masyarakat hingga tingkat kelurahan. Pemerintah juga mendorong internalisasi nilai Pancasila, pencegahan dini konflik dan radikalisme, serta dukungan terhadap lembaga keagamaan.
Astrid mengatakan pendidikan toleransi perlu dimulai sejak dini dengan melibatkan generasi muda dan lingkungan sekolah. Langkah tersebut penting untuk membangun sikap saling menghormati sekaligus mencegah perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan.
Kota Surakarta juga mengembangkan kegiatan berbasis budaya, seperti pemasangan ornamen perayaan hari besar keagamaan, kirab kerukunan, kegiatan lintas agama di Balai Kota, hingga pengembangan kampung toleransi.
Menurut Astrid, toleransi tidak hanya diwujudkan melalui dialog atau penanganan konflik, tetapi juga dapat tumbuh melalui seni, festival, dan kegiatan budaya yang mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang.
Tegal perkuat regulasi dan wadah pemuda lintas agama
Sementara itu, Wali Kota Tegal H. Dedy Yon Supriyono menyoroti pentingnya dukungan anggaran dan regulasi untuk memperkuat peran FKUB.
Ia menyebutkan, Pemerintah Kota Tegal telah menerbitkan Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Perda Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Selain itu, Kota Tegal membentuk Forum Pemuda Antar Umat (Formap) melalui SK Wali Kota Nomor 1 Tahun 2026 sebagai wadah bagi generasi muda lintas agama.
Dedy menilai pelibatan pemuda penting karena keberlanjutan toleransi membutuhkan generasi yang memiliki pemahaman dan sikap saling menghormati dalam menyikapi perbedaan.
Ia juga memaparkan kebijakan pemerintah dalam memberikan kepastian ketersediaan lahan pemakaman bagi warga lintas agama melalui pengaturan blok pemakaman bagi kelompok masyarakat dengan keyakinan berbeda.
Salah satu persoalan yang berhasil dimediasi Pemerintah Kota Tegal adalah usulan pendirian tempat ibadah yang telah berlangsung selama 34 tahun. Melalui mediasi bersama Kementerian Agama, MUI, dan unsur terkait, akhirnya tercapai kesepakatan pada Juli 2026.
Dedy berharap aturan pendirian rumah ibadah dapat dievaluasi dan disederhanakan agar masyarakat memperoleh kemudahan dalam menjalankan hak beribadah, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Pemaparan para kepala daerah tersebut memperlihatkan beragam pendekatan dalam merawat toleransi, mulai dari penyelesaian persoalan melalui dialog, penguatan regulasi dan kelembagaan, dukungan terhadap FKUB, hingga pelibatan generasi muda dan pengembangan kegiatan budaya.
Upaya tersebut menegaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah perlu berjalan beriringan dengan partisipasi masyarakat agar kerukunan dan perdamaian dapat terus terpelihara. (LE)



























