TIMIKA, CARTENZNEWS.COM — Pesatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika dinilai perlu diimbangi dengan perlindungan terhadap perempuan, masyarakat adat, dan kelompok rentan. Kemajuan kota tidak boleh hanya terlihat dari pembangunan infrastruktur dan aktivitas ekonomi, tetapi juga harus memastikan perempuan serta seluruh lapisan masyarakat memperoleh hak, akses, dan kesempatan yang setara.
Persoalan tersebut disoroti Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih (Uncen), Marlina Flassy, saat memaparkan materi dalam Panel B bertema “Perempuan, Kelompok Rentan, dan Kota Inklusif” pada Konferensi Kota Toleran Nasional II di Hotel Horison Diana, Timika, Senin (16/11/2026).
Marlina yang juga dosen Jurusan Antropologi FISIP Uncen menjelaskan, perempuan memiliki peran penting dalam membangun kehidupan sosial dan menanamkan nilai toleransi. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, perempuan masih menghadapi berbagai persoalan sosial, budaya, dan ekonomi yang membutuhkan perhatian pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, perempuan tidak hanya menjalankan aktivitas di sektor publik untuk memperoleh penghasilan, tetapi juga memikul tanggung jawab besar dalam mengurus rumah tangga dan membesarkan anak. Kondisi tersebut membuat banyak perempuan menghadapi beban ganda, terutama mereka yang bekerja sekaligus harus mengurus keluarga.
“Perempuan memikul beban ganda dalam bertanggung jawab memelihara keluarga. Karena itu, ketika kita berbicara tentang toleransi, pendidikan dasar seorang anak juga harus dimulai dari keluarga,” ujarnya.
Pertumbuhan Ekonomi Jangan Abaikan Mama-Mama Papua
Marlina menyoroti perkembangan Mimika yang dikenal sebagai kota dolar dengan aktivitas ekonomi dan industri yang menarik banyak masyarakat dari berbagai daerah untuk datang dan bekerja.
Namun, di balik pertumbuhan ekonomi tersebut, ia mengingatkan pemerintah agar tidak melupakan mama-mama Papua yang setiap hari berjualan di pasar maupun emperan toko untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Mama-mama, khususnya dari Suku Kamoro sebagai masyarakat asli wilayah pesisir Mimika, berjuang mencari penghasilan untuk membiayai pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga.
“Timika ini dikenal sebagai kota dolar. Pergerakan ekonominya luar biasa dan menarik banyak orang datang. Tetapi jangan lupa, ada mama-mama Papua yang duduk di pasar dan emperan toko dari pagi sampai sore untuk mendapatkan uang demi menghidupi keluarga,” katanya.
Ia juga menyoroti tingginya arus migrasi yang menurutnya bergerak lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penduduk lokal melalui kelahiran. Kondisi tersebut membawa perubahan sosial sekaligus tantangan bagi masyarakat asli Mimika.
Selain itu, pembangunan kota yang membutuhkan ruang turut berdampak terhadap lingkungan dan wilayah yang selama ini dimanfaatkan masyarakat adat untuk mencari nafkah.
Marlina menyebut sebagian tanah ulayat telah mengalami perubahan fungsi untuk pembangunan perkantoran dan kebutuhan lainnya. Karena itu, pembangunan harus tetap memperhatikan hak-hak masyarakat adat.
“Pembangunan boleh ada. Kita tidak boleh alergi. Tetapi bagaimana supaya masyarakat itu tidak menjadi korban dari pembangunan? Itu yang perlu dilihat,” tegasnya.
Ketimpangan Gender dan Hak Perempuan
Dalam pemaparannya, Marlina turut mengangkat persoalan ketimpangan gender dalam perspektif budaya Papua. Ia menjelaskan bahwa perempuan memiliki hubungan erat dengan tanah yang dimaknai sebagai mama atau motherland.
Filosofi tersebut menggambarkan tanah sebagai sumber kehidupan yang harus dijaga, sebagaimana seorang mama yang melahirkan, membesarkan, dan memberikan kehidupan.
Ia juga menjelaskan adanya pembagian ruang dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam sejumlah tradisi masyarakat Papua. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan subordinasi terhadap perempuan, terutama terkait garis keturunan, kepemilikan tanah, dan kesempatan memperoleh pendidikan.
Marlina mencontohkan, sebelum tahun 2000-an masih terdapat pandangan bahwa anak laki-laki lebih diprioritaskan untuk melanjutkan pendidikan, sementara anak perempuan diarahkan tinggal di rumah karena nantinya akan menikah.
Seiring perkembangan pendidikan dan pemahaman keagamaan, pandangan mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan mulai mengalami perubahan.
Fasilitas Publik Harus Ramah Kelompok Rentan
Lebih lanjut, Marlina menyebut kelompok yang membutuhkan perhatian dalam pembangunan kota meliputi perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat miskin, masyarakat adat, serta kelompok migran yang rentan.
Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan fasilitas dan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut.
Salah satu contohnya adalah penyediaan tempat penitipan anak bagi mama-mama yang berjualan di pasar. Dengan fasilitas tersebut, mereka dapat bekerja mencari nafkah tanpa mengabaikan kebutuhan anak.
Selain itu, keamanan perempuan yang beraktivitas hingga malam hari juga perlu diperhatikan melalui penerangan jalan dan lingkungan yang aman.
Terkait perlindungan anak, Marlina mengingatkan agar persoalan adat, termasuk pembayaran maskawin, tidak sampai menghambat hak anak untuk memperoleh pendidikan.
“Adat boleh ada, tetapi harus ada upaya untuk menyelamatkan anak supaya dia bisa sekolah. Ini menjadi tanggung jawab kita semua,” ungkapnya.
Ia juga mempertanyakan ketersediaan fasilitas transportasi dan pelayanan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, kota inklusif harus memberikan kemudahan akses dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Tidak hanya masyarakat asli, kelompok migran juga perlu mendapat perhatian. Khususnya perempuan yang bekerja di sektor perhotelan dan restoran, mereka perlu memperoleh perlindungan apabila mengalami kekerasan atau perlakuan tidak adil di lingkungan kerja.
Marlina menegaskan, komunikasi dan perhatian terhadap kelompok rentan sangat penting agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui serta memahami persoalan yang mereka hadapi.
Ia berharap pembangunan Mimika ke depan tidak hanya menghasilkan kemajuan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat.
“Kota Timika harus menjadi kota yang aman untuk perempuan, kota yang ramah untuk kelompok rentan, dan kota yang inklusif bagi semua kelompok suku, etnis dan agama, supaya kota ini menjadi kota yang merajut tali toleransi berdasarkan budaya Indonesia yang damai,” tutupnya. (LE)



























