TIMIKA, CARTENZNEWS.COM — Bupati Mimika Johannes Rettob menekankan pentingnya profesionalisme dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas keprotokolan pemerintahan. Menurutnya, kualitas pelayanan protokol turut menentukan citra dan kewibawaan pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Johannes saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Protokol Kabupaten Mimika di Ruang Pertemuan Multipurpose Lantai 1 Hotel Grand Tembaga Timika, Selasa (8/9/2026).
Rakor yang mengusung tema “Protokol Profesional, Pelayanan Prima, Citra Pemerintah yang Berwibawa” tersebut diikuti sekitar 150 peserta dan berlangsung selama tiga hari, 8-10 September 2026.
Peserta berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD), distrik, kelurahan, kampung, instansi vertikal, organisasi masyarakat, serta mitra pemerintah daerah.
Protokol Tak Sekadar Mengatur Acara
Johannes mengatakan profesionalisme petugas protokol tidak hanya diukur dari kemampuan teknis mengatur tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.
Lebih dari itu, setiap agenda pemerintahan harus dipersiapkan secara matang, dilaksanakan dengan cepat dan tepat, serta didukung kedisiplinan, ketelitian, ketekunan, dan kemampuan komunikasi.
“Pelayanan prima berarti memberikan pelayanan terbaik kepada pimpinan, tamu, masyarakat, maupun seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan pemerintahan,” kata Johannes.
Ia meminta petugas protokol memiliki kemampuan membaca situasi dan menyesuaikan diri dengan kondisi di lapangan. Kemampuan berkoordinasi dan berkomunikasi juga dinilai menjadi bagian penting untuk mencegah kesalahan dalam pelaksanaan agenda pemerintahan.
“Setiap kegiatan yang dilakukan, komunikasi secara jelas itu sangat penting,” tegasnya.
Menurut Johannes, koordinasi yang baik akan membuat seluruh pihak memahami tugas, fungsi, kewenangan, dan mekanisme kerja masing-masing.
Evaluasi Pelayanan Keprotokolan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Fatima Sinubun mengatakan Rakor Protokol digelar untuk menyamakan persepsi mengenai aturan keprotokolan sekaligus memperkuat koordinasi antarunit kerja.
Menurut dia, kesamaan pemahaman diperlukan agar penerapan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan dapat dilakukan secara seragam sesuai ketentuan.
“Rakor Protokol ini juga menjadi wadah untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan protokoler yang sedang berjalan serta mencari solusi terhadap berbagai kendala teknis yang ditemukan di lapangan,” ujar Fatima.
Ia mengatakan kegiatan tersebut juga diarahkan untuk membentuk petugas protokol yang profesional, menciptakan pola pelayanan yang seragam dan baku, serta meminimalkan kesalahan teknis dalam pengaturan pejabat dan rangkaian acara.
Selain itu, koordinasi diharapkan dapat membuat rencana dan jadwal kegiatan pimpinan lebih sinkron, teratur, dan berkelanjutan.
Libatkan Narasumber dari Pemerintah Pusat
Rakor Protokol Kabupaten Mimika menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Negara, serta Lembaga Pelatihan Sekolah Etika Keprotokolan dan Kepemimpinan Indonesia.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mimika Ananias Faot juga turut memberikan materi.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Mimika, unsur Forkopimda, staf ahli Bupati, para asisten Sekda, pimpinan OPD, kepala distrik, lurah, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemitraan, insan pers, serta tamu undangan lainnya.
Johannes berharap rakor tersebut tidak berhenti pada pemahaman teori, tetapi dapat diterapkan dalam setiap agenda pemerintahan.
Dengan koordinasi, komunikasi, dan profesionalisme yang lebih baik, pelayanan protokol diharapkan mampu mendukung pelaksanaan pemerintahan sekaligus menjaga kehormatan dan wibawa pemerintah Kabupaten Mimika. (LE)
