TIMIKA, CARTENZNEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mendorong pengelola perpustakaan di daerah itu memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) dan mengikuti akreditasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan kepada masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Nomor Pokok Perpustakaan dan Akreditasi Perpustakaan yang digelar Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Hotel Horison Ultima Timika, Kamis (8/10/2026).
Kegiatan itu dibuka Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Manusia, Petrus Pali Amba. Hadir pula Kepala Bidang Pembinaan dan Layanan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika, Yandri Sedubun.
Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Direktorat Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan, Lodewik Keyveent, serta Pusat Pengembangan Perpustakaan, Irshad Gori.
Dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakannya, Petrus mengatakan perpustakaan memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi, memperluas akses pengetahuan, dan membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
Peran tersebut tidak hanya dijalankan perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi, tetapi juga perpustakaan kampung, rumah ibadah, serta perpustakaan yang dikelola masyarakat.
“Perpustakaan adalah pusat pengelolaan dan penyedia sumber pengetahuan, penggerak budaya belajar sepanjang hayat, akselerator indeks pembangunan literasi, ruang publik yang inklusif, serta fondasi pembentukan karakter dan peradaban bangsa,” ujar Petrus.
NPP dan Akreditasi Bukan Sekadar Administrasi
Petrus menegaskan, pengelolaan perpustakaan perlu mengacu pada standar yang berlaku agar mampu memberikan layanan berkualitas dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
Menurut dia, kepemilikan NPP dan akreditasi tidak seharusnya dipandang hanya sebagai pemenuhan persyaratan administrasi. NPP berfungsi sebagai identitas resmi perpustakaan, sedangkan akreditasi menjadi salah satu instrumen penjaminan mutu pengelolaan dan pelayanan.
Penilaian akreditasi mencakup berbagai aspek, antara lain pengelolaan, pelayanan, koleksi, serta sarana dan prasarana perpustakaan.
“Jangan remehkan hal ini. Perpustakaan yang terdaftar dan terakreditasi berarti memiliki tata kelola dan mutu layanan yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia mengajak pengelola perpustakaan dari lembaga pendidikan, pemerintah kampung, rumah ibadah, hingga pegiat Taman Bacaan Masyarakat (TBM) memanfaatkan sosialisasi tersebut untuk memperbaiki tata kelola lembaga masing-masing.
“Jadikan momen ini sebagai titik balik untuk memperbaiki tata kelola, mengurus NPP, mengikuti proses akreditasi, dan bersama-sama meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Mimika,” ujar Petrus.
Perpustakaan Didorong Lebih Inklusif
Pemerintah Kabupaten Mimika, lanjut Petrus, berkomitmen mendukung pengembangan perpustakaan. Namun, peningkatan kualitas layanan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk lembaga pendidikan, pemerintah kampung, pengelola rumah ibadah, dan masyarakat.
Ia berharap perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi juga berkembang menjadi ruang belajar yang aktif, ramah anak, dan inklusif.
“Pemerintah mendukung, namun ini membutuhkan kerja sama semua pihak. Mari kita ubah paradigma bahwa perpustakaan bukan sekadar tempat menyimpan buku, melainkan ruang yang hidup, ramah anak, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Menurut dia, pengelolaan perpustakaan yang semakin baik diharapkan turut memperkuat budaya membaca dan mendukung peningkatan literasi masyarakat di Kabupaten Mimika.
Dorong Perpustakaan Terdaftar dan Terakreditasi
Ketua Panitia, Fransisca Elmas, mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pengelola perpustakaan mengenai pentingnya NPP dan akreditasi.
Kegiatan itu juga diarahkan untuk mendorong setiap lembaga memahami mekanisme pendaftaran NPP sesuai ketentuan serta memperkuat pendataan dan tata kelola perpustakaan di Mimika.
“Melalui kegiatan ini diharapkan semakin banyak perpustakaan di Kabupaten Mimika yang memiliki NPP dan mengikuti proses akreditasi, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas layanan sekaligus mendongkrak capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Mimika,” ujar Fransisca.
Melalui sosialisasi tersebut, pemerintah daerah berharap semakin banyak perpustakaan di Mimika yang terdata, memenuhi standar, dan mampu memberikan layanan literasi yang berkualitas kepada masyarakat. (LE)
