TIMIKA, CARTENZNEWS.COM— Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mendorong integrasi data antarorganisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Upaya tersebut dibahas dalam Sosialisasi Sistem Integrasi Data yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mimika di Ballroom Hotel Horison Diana, Timika, Senin (24/8/2026).
Kegiatan dibuka Bupati Mimika Johannes Rettob dan dihadiri Kepala Diskominfo Mimika Yan Selamat Purba, Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Manusia Petrus Pali Amba, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Mimika.
Johannes mengatakan, integrasi data merupakan bagian penting dalam pengembangan program Smart City yang sedang dibangun pemerintah daerah.
Karena itu, seluruh OPD diminta membangun sistem kerja yang saling terhubung sehingga data pemerintahan tidak lagi dikelola secara terpisah.
“Kehadiran kita pada hari ini bukan kebetulan, melainkan sejalan dengan program Smart City yang sedang kita bangun. Artinya, seluruh sistem yang kita jalankan di setiap OPD harus benar-benar terintegrasi dalam satu kesatuan di Kabupaten Mimika,” ujar Johannes.
Data OPD harus menjadi satu sumber
Menurut Johannes, perkembangan teknologi informasi telah mengubah tata kelola pemerintahan. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kata dia, menjadi salah satu fondasi untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif.
Namun, penerapan SPBE dinilai tidak cukup tanpa dukungan integrasi data antar-OPD.
“SPBE merupakan salah satu fondasi, namun tidak berhenti di situ. Integrasi data dan informasi dari seluruh OPD juga wajib disatukan, diolah, dan menjadi satu sumber data resmi pemerintahan,” jelasnya.
Ia menilai ketersediaan data yang akurat, terpadu, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Johannes mengatakan pengembangan integrasi data juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Mimika menjalankan amanat terkait SPBE dan Satu Data Indonesia.
“Tahun lalu, kita telah meminta seluruh OPD untuk mulai mengirimkan data guna diintegrasikan ke Dinas Kominfo, dan saat ini sedang dalam proses pembangunan sistemnya. Saya berharap integrasi ini berjalan secara maksimal,” katanya.
Sekitar separuh OPD belum kirim data
Johannes meminta seluruh OPD meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam memenuhi kebutuhan data pemerintahan.
Setiap perangkat daerah, kata dia, harus menyediakan dan memperbarui data secara berkala agar dapat digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini masih sekitar 50 persen OPD yang belum menindaklanjuti permintaan data sebagaimana disampaikan melalui surat edaran.
Padahal, data statistik sektoral sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah, termasuk kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.
Selain kelengkapan data, Johannes juga mengingatkan pentingnya klasifikasi dan keamanan informasi.
Menurut dia, tidak semua data pemerintahan dapat dibuka kepada publik karena terdapat informasi yang bersifat terbatas. Namun, informasi yang menjadi hak masyarakat harus disediakan secara transparan dan mudah diakses.
Data seperti informasi pajak, realisasi anggaran, serta layanan perizinan digital, kata Johannes, perlu dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Website OPD diminta rutin diperbarui
Johannes juga menyoroti pengelolaan website resmi OPD yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
Ia meminta setiap perangkat daerah secara rutin memperbarui informasi dan data pada website masing-masing agar dapat berfungsi sebagai sarana pelayanan sekaligus penyebarluasan informasi publik.
“Website dibangun untuk kepentingan pelayanan, bukan untuk sesaat. Demikian pula website resmi Kabupaten Mimika, perlu terus diperbarui, termasuk data kelembagaan dan pimpinan,” tuturnya.
Menurut Johannes, keberhasilan integrasi data tidak hanya bergantung pada teknologi.
Komitmen, koordinasi, kedisiplinan, dan tanggung jawab setiap perangkat daerah dalam menyediakan serta memperbarui data secara berkala juga menjadi faktor penting.
Jika seluruh data terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi pola kerja sektoral dan membangun satu ekosistem data pemerintahan.
“Jika semua data telah terintegrasi, kita tidak lagi bekerja secara ego-sektoral dan saling terpisah. Kita akan membangun satu ekosistem data pemerintahan yang saling terhubung, sehingga informasi yang dimiliki oleh setiap perangkat daerah dapat dimanfaatkan secara bersama-sama demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika,” pungkas Johannes. (LE)
