TIMIKA, CARTENZNEWS.COM – Asosiasi Pencari Kerja Lokal Cartensz Mimika (APELCAMI) menggelar aksi demo damai ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah pada Selasa (2/6/2026).
Dalam aksi demo tersebut APELCAMI mendesak DPRK Mimika agar menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja agar memberikan kemudahan kepada pencari kerja Orang Asli Papua.
Dalam aksi tersebut disampaikan 10 tuntutan pernyataan sikap yang diterima langsung oleh Wakil Ketua I DPRK Asri Akas, bersama ketua Komisi III Herman Gafur dan beberapa anggota DPRK Mimika.
Dalam penyampaian aspirasi, terdapat sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan DPRK, di antaranya:
1. Pertanggungjawaban dan Penegasan Surat Edaran Bupati Terkait Kontraktor Tanpa Kantor di Mimika.
2. Penerbitan Surat Edaran Sistem Rekrutmen Satu Pintu Lewat Disnaker & APELCAMI.
3. Pembentukan Pansus Pengawasan Tenaga Kerja Lokal.
4. Penambahan Kuota Pelatihan Disnaker melalui Dana Otsus & APBD.
5. Fasilitasi dan Afirmasi Program Kartu Prakerja bagi Pencaker Lokal.
6. Alokasi Khusus dan Penambahan Kuota Beasiswa Perguruan Tinggi Pelajar OAP.
7. Audit Data Penerima Manfaat Dana Otsus (Pendidikan & Ketenagakerjaan).
– Tuntutan Strategis Tambahan
8. Audit Kebijakan dan Kinerja Pengawasan Bupati Mimika.
9. Transparansi Data Otsus dan Penyerapan Tenaga Kerja Daerah.
10. Penegakan Sanksi Blacklist Bagi Perusahaan Pelanggar Ketentuan Kantor Cabang Lokal.
“Kami meminta semua pihak memprioritaskan Orang Asli Papua. Kami yang punya negeri ini jangan sampai hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Kami datang menyampaikan aspirasi karena kami ingin diberi kesempatan untuk membuktikan kemampuan kami,” kata salah satu massa aksi dalam orasinya.
Sementara Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas mengatakan pihaknya memberikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib dan damai dan DPRK Mimika akan mengawal seluruh tuntutan yang disampaikan APELCAMI.
“Saya memahami apa yang dirasakan bapak dan ibu sekalian karena saya juga pernah merasakan sulitnya mencari pekerjaan di Timika. Saya juga Labeti dan berdomisili di Mimika. Karena itu saya memahami betul bagaimana rasanya ketika kesempatan kerja justru diberikan kepada orang yang baru datang dari luar daerah,” kata Asri.
Kemudian Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur mengatakan, berbagai tuntutan yang disampaikan para pencari kerja lokal sebenarnya telah dibahas bersama pemerintah daerah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
Menurut Herman, kehadiran APELCAMI di Kantor DPRK Mimika merupakan langkah untuk memperjelas sejauh mana tindak lanjut pemerintah terhadap sejumlah kesepakatan yang sebelumnya telah dibahas.
“Mereka hadir untuk menyampaikan aspirasi dan sesungguhnya poin-poin yang mereka sampaikan ini sudah pernah kita bahas dalam RDP bersama Disnaker. Mereka datang untuk memastikan sejauh mana tindak lanjutnya,” ujar Herman.
