TIMIKA, CARTENZNEWS.COM — Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, baru mencapai 68,04 persen dari sekitar 63.000 sasaran berdasarkan daftar awal (pre-list). Kondisi keamanan di sejumlah wilayah pedalaman menjadi salah satu kendala yang dihadapi petugas dalam menyelesaikan pendataan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika, Dian Sudarmanto, mengatakan pendataan masih berlangsung hingga 15 Oktober 2026. BPS memanfaatkan tambahan waktu tersebut untuk mendatangi kembali rumah tangga dan pelaku usaha yang sebelumnya belum berhasil didata.
Hal itu disampaikan Dian saat ditemui awak media di Kantor BPS Kabupaten Mimika, Kamis (8/10/2026).
“Periode pendataan awalnya Juni sampai Agustus. Kemudian ada penambahan waktu sampai 15 Oktober. Selama rentang waktu itu kami berupaya menyisir ulang wilayah-wilayah yang kemarin belum bisa didata,” ujar Dian.
Menurut dia, kunjungan ulang atau revisit dilakukan terhadap sasaran yang sebelumnya belum dapat ditemui, misalnya karena rumah kosong atau penghuni sedang tidak berada di tempat. Petugas akan kembali mendatangi lokasi ketika responden sudah dapat ditemui.
Keamanan Hambat Pendataan di Pedalaman
Dian mengakui kondisi keamanan menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Mimika. Situasi tersebut membatasi jangkauan petugas, terutama di sejumlah wilayah pedalaman.
“Kalau kendalanya di lapangan banyak. Dari awal memang terutama dari sisi keamanan,” katanya.
Sejumlah wilayah yang masih menghadapi kendala pendataan antara lain Distrik Jila, Alama, dan Tembagapura. Menurut Dian, petugas belum dapat menjangkau seluruh wilayah tersebut karena harus mempertimbangkan kondisi keamanan.
“Jila belum bisa kita masuk semua. Petugas juga tidak berani ke sana karena kondisi keamanan,” ungkapnya.
Selain faktor keamanan, BPS juga menghadapi kendala berupa penolakan dari sebagian responden. Penolakan tersebut antara lain dipicu pertanyaan masyarakat mengenai manfaat pendataan.
Untuk mengatasi persoalan itu, petugas memberikan penjelasan mengenai tujuan sensus dan pemanfaatan data yang dikumpulkan.
Dian mengatakan wilayah pesisir relatif lebih mudah dijangkau sehingga proses pendataan di kawasan tersebut berjalan lebih baik. BPS terus memetakan wilayah yang belum terjangkau untuk memaksimalkan pendataan sebelum batas waktu berakhir.
Sasaran Mencakup Rumah Tangga dan Usaha
Berdasarkan daftar awal, sasaran Sensus Ekonomi 2026 di Mimika mencapai sekitar 63.000, yang mencakup rumah tangga dan unit usaha.
“Sekitar 63 ribu. Itu sudah termasuk rumah tangga dan usaha,” kata Dian.
Hingga 8 Oktober 2026, realisasi pendataan baru mencapai 68,04 persen. BPS masih berupaya menjangkau sasaran yang belum terdata, terutama di wilayah yang menghadapi kendala akses dan keamanan.
Sensus tersebut diharapkan menghasilkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai aktivitas dan struktur ekonomi di Kabupaten Mimika.
Pertambangan Terbesar dari Sisi Nilai Tambah
Dari sisi jumlah usaha, sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan termasuk kelompok usaha dengan jumlah yang cukup besar berdasarkan data sementara. Namun, dari sisi nilai tambah ekonomi, sektor pertambangan masih mendominasi perekonomian Mimika.
“Kalau dari total usaha, angka sementara paling besar di pertanian, perhutanan, perkebunan. Kalau dari sisi nilai tambah, yang terbesar itu pertambangan,” ujar Dian.
Ia menyebut nilai tambah sektor pertambangan untuk sementara berada di atas Rp 100 triliun, terutama berasal dari kegiatan pertambangan emas dan tembaga.
Meski demikian, Dian menegaskan angka tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring berlanjutnya pendataan serta pengolahan data.
Data Sensus untuk Perencanaan Pembangunan
Hasil Sensus Ekonomi akan memberikan gambaran mengenai struktur perekonomian Mimika, mulai dari sektor pertanian, pertambangan, perdagangan, jasa, hingga berbagai kegiatan ekonomi lainnya.
Data tersebut dapat menjadi salah satu bahan bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan dan menentukan kebijakan pembangunan daerah.
Dian menjelaskan, hasil sensus akan disajikan dalam bentuk data agregat untuk menggambarkan kondisi ekonomi secara makro. Data pribadi responden tidak disajikan sebagai informasi publik.
Ia berharap masyarakat yang menjadi sasaran sensus bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan agar proses pendataan dapat berjalan optimal hingga 15 Oktober 2026. (LE)
