TIMIKA, CARTENZNEWS.COM – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Papua Tengah mendorong keterlibatan petani lokal dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program pemerintah pusat.
Ketua DPD HKTI Papua Tengah terpilih, Aner Maisini, mengatakan petani lokal, khususnya orang asli Papua, perlu mendapatkan pendampingan agar mampu berkembang dari pertanian subsisten menjadi petani yang berorientasi pada kebutuhan pasar.
Pernyataan itu disampaikan Aner setelah terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Papua Tengah di Hotel Cartenz, Timika, Sabtu (3/10/2026).
Menurut Aner, Papua Tengah memiliki potensi pertanian yang besar. Namun, potensi tersebut perlu didukung dengan edukasi dan pendampingan agar petani mampu mengelola hasil pertanian sebagai kegiatan ekonomi.
“Bagaimana kita memastikan petani-petani yang ada di Papua Tengah, lebih khusus orang Papua, bisa menjadi petani modern. Mereka harus mampu menghitung hasil pertanian untuk kebutuhan bisnis dan pasar sehingga memberikan dampak positif bagi pengembangan daerah dan negara,” kata Aner.
Dorong hasil pertanian masuk program MBG
Aner mengatakan salah satu bentuk dukungan HKTI Papua Tengah terhadap program pemerintah adalah memastikan kebijakan pangan nasional dapat diterapkan hingga tingkat daerah.
HKTI, kata dia, akan mendorong agar komoditas yang dihasilkan petani lokal dapat diserap untuk memenuhi kebutuhan program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Ini tugas kita bersama. Bagaimana kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah supaya masyarakat lokal bisa diberdayakan, termasuk memastikan SPPG dapat berjalan dan HKTI juga mendorong komoditas pertanian lokal untuk bisa diserap,” ujarnya.
Ia menilai koordinasi antara HKTI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan menjadi penting agar program pemerintah pusat tidak berhenti pada kebijakan, tetapi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sesuaikan dengan potensi daerah
Aner mengatakan kondisi Papua Tengah yang memiliki wilayah dengan karakteristik daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) membutuhkan pendekatan pembangunan pertanian yang menyesuaikan kondisi serta kearifan lokal.
HKTI Papua Tengah akan mendorong pemberdayaan petani berdasarkan potensi masing-masing daerah. Salah satu komoditas yang disebut memiliki peluang untuk dikembangkan adalah kopi.
Aner juga menegaskan HKTI tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan lainnya dibutuhkan untuk memperkuat sektor pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPN HKTI Manimbang Kahariady meminta kepengurusan HKTI Papua Tengah membangun komunikasi dan konsolidasi dengan pemerintah serta petani.
Menurut Manimbang, HKTI harus menjadi jembatan bagi aspirasi petani. Berbagai persoalan yang dihadapi petani di daerah dapat disampaikan kepada DPN HKTI untuk diteruskan kepada pemerintah pusat.
“Tujuan kita satu, memajukan pertanian Indonesia dan memajukan petani Indonesia. Apa pun kebijakan yang terkait dengan petani, sampaikan ke DPN agar dapat diteruskan kepada pemerintah,” kata Manimbang.
Ia menekankan konsolidasi organisasi tidak cukup hanya dilakukan melalui rapat dan kegiatan rutin. Konsolidasi, menurut dia, harus menghasilkan kontribusi nyata bagi kemajuan sektor pertanian.
“Jangan sampai kita terjebak pada rutinitas organisasi. Konsolidasi tertinggi adalah ketika kita mampu memberikan kontribusi untuk memajukan dunia pertanian,” ujarnya.
Musda HKTI Papua Tengah menjadi momentum pembentukan dan penguatan organisasi HKTI di provinsi tersebut. Kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Aner Maisini diharapkan dapat memperkuat posisi petani lokal sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan program ketahanan pangan. (LE)
