TIMIKA, CARTENZNEWS.COM – Fraksi Eme Neme Yauware DPRK Mimika meminta Bupati Mimika Johannes Rettob mengevaluasi kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyusul tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang mencapai sekitar Rp 1,1 triliun.
Permintaan tersebut disampaikan dalam pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026.
Juru bicara Fraksi Eme Neme Yauware, Hj. Rampeani Rachman, mengatakan besarnya SiLPA menunjukkan masih rendahnya penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah.
Menurut dia, kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Yang harusnya anggaran itu dipakai habis untuk pembangunan di tahun ini, itu tidak dipakai. Sehingga pembangunan di Kabupaten Mimika ini tidak jalan,” ujar Rampeani atas nama Fraksi gabungan Perindo dan NasDem DPRK Mimika.
Anggaran Rp 6,1 triliun
Rampeani mengatakan APBD Perubahan Mimika 2026 memiliki nilai sekitar Rp 6,1 triliun. Menurutnya, besarnya anggaran tersebut seharusnya dapat mendukung berbagai program pembangunan di Kabupaten Mimika.
Namun, anggaran yang besar tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak diikuti kemampuan pemerintah daerah dalam mengeksekusi program dan kegiatan.
Ia menjelaskan, secara administrasi keuangan negara, anggaran yang tidak terserap akan menjadi SiLPA dan tidak serta-merta berarti terjadi kerugian negara.
Meski demikian, dari sisi pembangunan daerah, rendahnya penyerapan anggaran berarti terdapat program, kegiatan, maupun belanja pemerintah yang tidak terlaksana sesuai rencana.
“Harusnya Rp 1,1 triliun ini berputar di Kabupaten Mimika, entah itu pembangunan kemudian pembiayaan pembangunan yang berdampak kepada perputaran keuangan yang ada di lapangan,” kata Rampeani.
Bupati diminta evaluasi OPD
Fraksi Eme Neme Yauware meminta Bupati Mimika mengevaluasi kemampuan setiap OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dianggarkan.
Rampeani mempertanyakan penyebab rendahnya penyerapan anggaran, apakah berkaitan dengan kemampuan OPD atau sistem pengelolaan anggaran yang masih perlu diperbaiki.
“Apakah OPD-nya yang tidak sanggup atau sistemnya yang harus diperbaiki? Saya minta dengan tegas pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, untuk selalu mengevaluasi kinerja dan kemampuan masing-masing OPD,” ujarnya.
Menurut Rampeani, evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh agar persoalan rendahnya penyerapan anggaran tidak terus berulang pada tahun anggaran berikutnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap OPD yang belum mampu melaksanakan program dan kegiatan secara optimal.
Berdampak pada masyarakat
Rampeani menilai persoalan penyerapan anggaran tidak semata-mata merupakan persoalan administrasi pemerintahan.
Menurut dia, anggaran pemerintah yang tidak terealisasi juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Sebab, belanja pemerintah melalui pembangunan, pengadaan barang dan jasa, serta berbagai program daerah seharusnya dapat menciptakan perputaran ekonomi di tingkat masyarakat.
Karena itu, Fraksi Eme Neme Yauware meminta Pemerintah Kabupaten Mimika melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pengelolaan APBD.
“Jangan sampai persoalan seperti ini terus terulang. Anggaran yang sudah disiapkan harus benar-benar dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Rampeani.
Fraksi Eme Neme Yauware berharap evaluasi terhadap OPD dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD Mimika sehingga anggaran daerah tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga mampu direalisasikan menjadi program pembangunan yang dirasakan masyarakat. (LE)
