TIMIKA, CARTENZNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Mimika mulai memperkuat langkah menuju pemerintahan digital melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sekaligus Rapat Perdana Dewan Smart City Kabupaten Mimika.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Horison Ultima itu dibuka oleh Bupati Mimika Johannes Rettob dan dihadiri Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Mimika Yan Selamat Purba, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Mohammad Averrouce, serta pendamping Smart City dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Wikan Danar Sunindyo dan Windy Gambetta.
Dalam sambutannya, Johannes menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi sekadar memenuhi kewajiban administrasi melalui penerapan SPBE, melainkan menjadi bagian dari perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih terintegrasi.
“FGD ini memiliki arti yang sangat strategis bagi Kabupaten Mimika. Kita tidak lagi sekadar berbicara mengenai SPBE sebagai pemenuhan kewajiban administratif semata, tetapi telah memasuki tahapan yang lebih maju, yakni perubahan menuju pemerintahan digital yang utuh,” ujar Johannes Rabu (8/7/2026).
Menurut dia, transformasi pemerintahan digital sejalan dengan Rencana Induk Pemerintahan Digital Tahun 2025–2045 yang mengarahkan pemerintah daerah membangun tata kelola berbasis data, kolaborasi, dan sistem yang saling terhubung.
Johannes mengungkapkan, hasil evaluasi menunjukkan Indeks SPBE Kabupaten Mimika saat ini berada pada angka 2,52 dengan kategori “Cukup”. Sementara itu, pada domain Kebijakan dan Layanan Publik, Mimika telah memperoleh nilai 3,50 atau kategori “Sangat Baik”.
Meski demikian, ia menilai masih diperlukan peningkatan pada aspek tata kelola dan manajemen agar implementasi pemerintahan digital dapat berjalan lebih optimal.
“Pemerintahan digital bukan hanya tugas Dinas Kominfo, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh perangkat daerah. Mulai dari perencanaan, pengelolaan data, pelayanan hingga pengambilan keputusan harus terintegrasi dalam satu ekosistem digital Kabupaten Mimika,” katanya.
Karena itu, Johannes meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menghentikan kebiasaan membangun aplikasi secara terpisah dan mulai mengembangkan sistem yang saling terintegrasi melalui satu arsitektur, satu data, serta pemanfaatan infrastruktur digital secara bersama.
Ia juga menekankan tiga agenda prioritas yang perlu segera diwujudkan, yakni percepatan penerapan tanda tangan elektronik, peningkatan kualitas data untuk mendukung evaluasi pemerintahan digital, serta memastikan data sektoral setiap OPD akurat dan terus diperbarui.
Selain membahas transformasi SPBE, rapat tersebut juga menjadi momentum awal pembentukan Dewan Smart City Kabupaten Mimika.
Johannes mengatakan, konsep kota cerdas tidak semata-mata diukur dari banyaknya teknologi atau aplikasi yang dimiliki pemerintah daerah, melainkan dari kemampuan memanfaatkan teknologi dan data untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Smart city bukan hanya tentang seberapa banyak teknologi atau aplikasi yang dimiliki, tetapi bagaimana kita mengelola sumber daya, informasi, dan data untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap Dewan Smart City mampu memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk percepatan penurunan angka stunting dan kemiskinan melalui pelayanan publik yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.
“Kota cerdas diukur dari seberapa efektif solusi yang dihadirkan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Mari kita membangun kolaborasi, sinergi, dan komitmen bersama demi kemajuan Kabupaten Mimika,” tutup Johannes. (LE)
