TIMIKA, CARTENZNEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terus memperkuat pelayanan dan pendataan keluarga berencana (KB) hingga ke wilayah distrik melalui pemanfaatan teknologi digital.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal yang digelar di Gedung Balai Penyuluh SP2, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan dibuka Kepala DP3AP2KB Kabupaten Mimika, Yohana Anatje Arwam, didampingi narasumber dari BKKBN Provinsi Papua, Dirkson Auparay.
Yohana mengatakan, DP3AP2KB terus berupaya meningkatkan pelayanan dan pendataan KB serta pemantauan kesehatan ibu hamil di seluruh wilayah Mimika, baik perkotaan, pesisir maupun pegunungan.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat pemutakhiran data menggunakan aplikasi yang terhubung dengan Kementerian dan BKKBN Provinsi Papua.
“Kegiatan ini sangat krusial karena berkaitan erat dengan akurasi data. Melalui aplikasi tersebut, seluruh petugas di lapangan wajib melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan, mulai dari pendataan peserta KB hingga pemantauan kondisi ibu hamil,” ujar Yohana.
Data Elsimil Dipantau Secara Real-Time
Yohana menjelaskan, petugas lapangan menggunakan aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) untuk mendukung proses pendataan dan pemantauan.
Melalui aplikasi tersebut, pihaknya dapat memantau data secara real-time, mulai dari jumlah akseptor KB, jumlah ibu hamil hingga jenis alat kontrasepsi yang digunakan, seperti IUD, implan, pil dan suntikan.
Data tersebut kemudian menjadi salah satu dasar dalam mengusulkan kebutuhan alat kontrasepsi kepada pemerintah pusat.
Menurut Yohana, kebutuhan alat kontrasepsi di Kabupaten Mimika selama ini masih bergantung pada pasokan pemerintah pusat. Namun, tingginya kebutuhan masyarakat membuat ketersediaan yang ada belum mampu menjangkau seluruh distrik secara merata.
Karena itu, DP3AP2KB Mimika berencana mengusulkan pengadaan alat kontrasepsi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Selama ini kebutuhan alat kontrasepsi masih bergantung pada pusat. Karena kebutuhan masyarakat cukup tinggi dan belum semuanya bisa terpenuhi, kami merencanakan untuk mengusulkan pengadaan melalui APBD,” jelasnya.
Kendala Jaringan dan Perangkat
Di sisi lain, pemanfaatan sistem digital masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya adalah jaringan internet yang belum stabil, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.
Keterbatasan perangkat kerja seperti komputer dan laptop juga menjadi salah satu hambatan dalam proses penginputan data.
Yohana mengatakan, pihaknya akan berupaya memfasilitasi kebutuhan perangkat bagi petugas apabila memungkinkan.
“Ke depan, jika memungkinkan, kita fasilitasi perangkatnya karena sekarang semua berbasis aplikasi. Meski demikian, kami tetap mewajibkan adanya pencatatan manual sebagai cadangan apabila jaringan mengalami gangguan,” katanya.
Menurutnya, pencatatan manual tetap penting untuk memastikan data pelayanan KB dan kesehatan ibu hamil tidak hilang ketika petugas menghadapi gangguan jaringan.
Tingkatkan Kapasitas Petugas
Yohana berharap kegiatan KIE tersebut tidak hanya memperkuat sistem pendataan, tetapi juga meningkatkan kapasitas petugas yang berada di lapangan.
Khususnya bagi Tenaga Pendamping Keluarga (TPK) dan Bidan Operator, peningkatan pemahaman mengenai sistem pendataan dan pelayanan KB dinilai penting agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
“Harapannya, pengetahuan para petugas semakin meningkat dan dapat mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru demi terwujudnya pelayanan keluarga berencana yang lebih baik di seluruh wilayah Kabupaten Mimika,” pungkas Yohana. (LE)
