TIMIKA, CARTENZNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar rapat tindak lanjut penyusunan dokumen sekaligus penyamaan persepsi dan langkah koordinasi antar stakeholder terkait pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia dan review masterplan pengelolaan tailing.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Mal Pelayanan Publik (MPP) lantai 3, Jalan Cenderawasih, Timika, Kamis (21/5/2026), dengan menghadirkan narasumber dari tim akademisi dan tenaga ahli Universitas Islam Bandung.
Staf Ahli Bidang Perekonomian dan SDM Setda Mimika, Petrus Pali Amba, saat membuka kegiatan mewakili Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengatakan pengelolaan tailing merupakan isu strategis yang membutuhkan perhatian serius, tidak hanya dari aspek lingkungan, tetapi juga ekonomi, sosial, tata ruang, hingga keberlanjutan pembangunan daerah.
“Oleh karena itu, penyusunan dan review masterplan ini menjadi langkah penting agar pengelolaan tailing dapat dilakukan secara terarah, terukur, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta daerah,” ujarnya.
Menurut Petrus, Pemerintah Kabupaten Mimika memandang tailing tidak hanya sebagai sisa hasil kegiatan pertambangan, tetapi juga sebagai potensi sumber daya yang dapat dikembangkan melalui pendekatan inovasi, teknologi, dan kolaborasi multipihak.
Dengan perencanaan yang baik, kawasan tailing dinilai dapat diarahkan menjadi kawasan produktif yang mendukung pengembangan industri, infrastruktur, riset, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Meski demikian, ia menegaskan seluruh proses pengembangan harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, kelestarian lingkungan hidup, perlindungan hak masyarakat adat, serta kesesuaian dengan regulasi dan tata ruang wilayah.
Dalam review masterplan tersebut, beberapa poin penting yang menjadi perhatian antara lain penetapan lokasi dan arah pengembangan kawasan yang realistis, kesesuaian dengan dokumen tata ruang dan perencanaan daerah, penguatan aspek legalitas dan kelembagaan, hingga kajian dampak lingkungan dan sosial secara komprehensif.
Selain itu, pelibatan akademisi, masyarakat adat, dunia usaha, dan pemerintah juga dinilai penting dalam proses perencanaan, termasuk penyusunan roadmap implementasi yang terukur dan berkelanjutan.
Petrus menegaskan pembangunan Mimika ke depan harus berbasis ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan aplikatif sebagai dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Mimika ke depan.
“Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam menghadirkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan,” tutupnya. (LE)
