TIMIKA, CARTENZNEWS.com — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Semester II Tahun 2025 dengan tema “Peningkatan Pelayanan Terhadap Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Mimika”, yang berlangsung di Hotel Horisin Diana, Jalan Budi Utomo, Mimika, Papua Tengah, Selasa (7/10/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) yang inklusif, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.
Bupati Mimika Johannes Rettob, yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung inovasi pelayanan publik yang digagas Disdukcapil, seperti pelayanan mobile, kerja sama dengan distrik dan kampung, hingga kolaborasi bersama lembaga sosial.
“Administrasi kependudukan merupakan dasar dari pelayanan publik dan perencanaan pembangunan nasional maupun daerah,” ujar Yoga.
Ia menjelaskan, kelompok rentan administrasi mencakup korban bencana alam dan sosial, masyarakat miskin, lansia, penyandang disabilitas, penghuni panti asuhan, panti jompo, lembaga pemasyarakatan, hingga pasien rumah sakit jiwa.
Menurutnya, kelompok ini sering menghadapi kendala dalam mengakses layanan adminduk akibat faktor geografis, ekonomi, sosial, maupun keterbatasan fisik. Karena itu, forum ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan seperti KTP-el, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, serta mendorong digitalisasi layanan agar lebih efisien dan merata.
“Melalui forum ini, kita bisa mendiskusikan solusi dan strategi konkret dalam mempercepat pelayanan kepada penduduk rentan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor,” tambahnya.
Yoga berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah nyata guna meningkatkan kualitas layanan adminduk, sehingga tidak ada lagi warga Mimika yang tertinggal atau belum terdata dalam sistem kependudukan nasional.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Mimika, Slamet Sutejo, menegaskan pihaknya akan terus menghadirkan pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan adminduk.
“Pasien rumah sakit yang tidak punya data kependudukan langsung kami bantu proses perekaman dan penerbitan NIK serta KK, agar bisa segera terhubung ke BPJS Kesehatan dan tidak terkendala penanganan medis,” jelasnya.
Ia menambahkan, meski data kependudukan di Mimika sudah berjalan baik, pembaruan data harus terus dilakukan agar tetap valid dan akurat.
“Data itu dinamis. Jangan sampai anak kita sudah kuliah tapi di Kartu Keluarga masih tercatat TK. Masyarakat juga perlu peduli memperbarui data, dan pemerintah wajib memudahkan pelayanannya,” tegas Slamet.
Forum ini turut dihadiri oleh perwakilan BUMN, BUMD, akademisi Universitas Timika, Komisi III DPRK Mimika, serta perwakilan dari Dukcapil Kemendagri, sebagai bentuk sinergi bersama dalam meningkatkan layanan kependudukan di Mimika.
“Mari kita berkomitmen memberikan pelayanan maksimal tanpa sekat dan tanpa ego sektoral. Semua harus berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Mimika,” tutup Slamet. (Red)
