TIMIKA, CARTENZNEWS.com-Berdasarkan survei kesehatan Indonesia Tahun 2023 bahwa prevalensi stunting di Papua Tengah sebesar 39, 4 persen atau 42,128 kasus. Hal ini diungkapkan Bupati Mimika dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Setda Mimika, Willem Naa dalam Workshop Rencana Kerja Tahunan Partnership to Accelerate Stunting Reduction in Indonesia for Papua Chapter (PASTI Papua) di Ruang Rapat Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Selasa (7/8/2024).
Willem menyampaikan Kabupaten Mimika merupakan bagian dari Provinsi Papua Tengah sehingga pelaksanaan intervensi penurunan stunting perlu dilaksanakan secara terintegrasi dengan pendekatan wholistik dengan multi pihak dan multi sektor.
Upaya penurunan stunting akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan sensitif dilakukan secara terintegtrasi atau terpadu. Pendekatan ini dilakukan pada sasaran prioritas di lokasi fokus untuk mencegah dan menurunkan stunting.
Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya melakukan sinkronisasi program, bekerja sama dengan mitra-mitra yang ada di Kabupaten Mimika. Saat ini mitra yang ikut membantu pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Mimika adalah wahana visi Indonesia.
Mitra ini bekerja dan mendapatkan pendanaan dari PT Freepeort Indonesia dan Pemerintaha Amerika melalui United States Agency for International Development (USAID), dengan proyek PASTI-Papua.
“Proyek ini akan berfokus pada pencegahan dan penanganan stunting di 11 kampung dampingan yang pemilihanya berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan Dinas Kesehatan Mimika,” ucapnya.
Willem menjelaskan target nasional sampai Tahun 2024, menurunkan prevalensi stunting sebesar 14 persen. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri. Pencegahan dan penananganan sunting perlu dilakukan dengan mengusung konsep SDGS, yaitu terintegrasi, universal dan tidak ada seorangpun yang ditinggalkan, serta tentunnya melibatkan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh Perempuan, remaja perempuan dan laki-laki.
Walaupun ada tantangan yang dihadapi, seyogyanya jangan pernah lengah. Intervensi program dan penurunan angka stunting harus dijalankan secara berkelanjutkan sampai di kelompok terkecil di Masyarakat, yakni keluarga baik di kampung maupun kota.
“Sinergi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah juga penting. Jangan lempar tangguang jawab, karena penanganan stunting tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab Dinas Kesehatan maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Pnak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana semata,” pesannya.
Sementara itu Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling di temua di sela-sela workshop tersebut menjelaskan pada kegiatan hari ini Pemkab Mimika mendapat masukan terkait situasi terkini tentang stunting
Menurutnya, persoalan stunting adalah hal yang sangat penting karena berkaitan dengan menyiapkan generasi bangsa. “Artinya pemahaman harus sama jangan hanya fokus pada yang sudah stunting , yang tidak kalah penting pencegahan sehingga perlu fokus pada edukasi ke orangatua dan calon orangatua. “Bagaiaman ibu hamil harus rajin ke Posyandu, kemudian anak-anak remaja putri karena mereka mereka ini calon pengantin,” terangnya.
Ada beberapa kendala yang telah didiskusikan adalah kesulitas akses masyarakat ke Posyandu khsusu pedalaman dan pesisir.
“Kalau di kota itu tidak terlalu masalah artinya gampang diakses oleh masyarakat, tetapi di pesisir dan pedalaman ini masyarakat membutuhkan energi yang lebih untuk sampai ke Posyandu, karena masalah transportasi, mereka tidak sempat ke Posyandu karena harus berkebun, mencari hasil laut dan sebagainya,” kata Yohana.
Ia juga menyampiakan beberapa keluhan petugas di lapangan bahwa ada anak yang dari sisi berat badan dan tinggi badan kurang dan dikategorikan stunting, namaun karena kondisi anak aktif sehingga orangtua keberatan ketika anaknya dianjurkan ke dokter. “Padahal seharusnya anak ditangani secara spesifik di dokter anak untuk mengetahaui anak stusnting ada ada peyakit lain,” uajrnya.
Dia juga merasa tertarik dengan usulan dari peserta kegiatan bahwa aktivitas di Psoyandu bisa dijadikan raport untuk kepala kampung dan kepala distrik, sehingga dari kebijakan pimpinan memberikan evaluasi atau memfasilitasi masyarakatnya untuk ke Posyandu. Memang tenaga Posyandu masih kurang untuk mengunjungi setiap rumah sehingga dari workshop ini diharapkan rencana kerja bisa diskusikan sebaik mungkin agar penanganan stunting ke depan lebih maksimal,” ujarnya.
Untuk diketahui Workshop Rencana Kerja Tahunan PASTI Papua ini dihadiri juga Kepala Dinas Provinsi Papua Tengah, Silwanus Sumule, perwakilan PT Freeport Indonesia, OPD-OPD terkait di lingkup Pemkab Mimika, perwakilan Puskesmas wilayah pendamping, kader-kader Posyandu, tokoh agama, Anggota DPRD Mimika, perwakilan Yayasan Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro serta sejumlah wartawan.
Narasumber dari kegiatan ini adalah Anggota Tim Kerja Percepatan Penurunan Stunting, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Farsely Mranani.
Wartawan/Editor: Yosefina
