TIMIKA, CARTENZNEWS.COM — Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika resmi ditutup dengan penandatanganan Deklarasi Timika oleh berbagai pemangku kepentingan. Deklarasi tersebut menjadi komitmen bersama pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan masyarakat sipil untuk memperkuat toleransi serta menjaga kerukunan di tengah keberagaman Indonesia.
Penutupan konferensi nasional yang berlangsung di Gedung Mimika Sport Complex (MSC), SP2 Timika, Senin (16/11/2026), disaksikan ribuan masyarakat Mimika.
Rangkaian malam puncak juga diisi dengan penyampaian pesan kerukunan lintas iman oleh Habib Husein Ja’far Al Hadar dan Pastor John Bunay, Pr. Acara kemudian ditutup dengan penampilan grup musik lokal, Vendetta Rap.
Deklarasi Timika melibatkan pimpinan daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta berbagai elemen masyarakat sipil. Kesepakatan tersebut menegaskan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Toleransi Menjadi Modal Pembangunan Papua Tengah
Mewakili Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Setda Pemprov Papua Tengah, Marthen Ukago, menyampaikan bahwa stabilitas dan keharmonisan sosial merupakan prasyarat penting bagi pembangunan daerah.
Menurutnya, kerukunan antarumat beragama perlu terus dijaga melalui sinergi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat agar Papua Tengah dapat berkembang dalam suasana damai dan saling menghormati.
“Kerukunan dan toleransi merupakan modal utama dalam membangun Papua Tengah yang damai dan sejahtera. Sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus terus diperkuat agar kehidupan sosial yang saling menghormati dapat terjaga dengan baik,” kata Marthen.
Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Farid F. Saenong, menekankan bahwa toleransi harus diwujudkan melalui perilaku sehari-hari, bukan sekadar berhenti pada wacana atau konsep.
Ia menjelaskan, praktik toleransi mencakup sikap menghargai keyakinan orang lain, membangun komunikasi yang sehat, serta menjalin persaudaraan tanpa memandang perbedaan latar belakang.
“Kerukunan tidak mengharuskan setiap orang memiliki pandangan dan keyakinan yang sama,” kata Farid.
Menurutnya, esensi kerukunan terletak pada kemampuan masyarakat untuk menerima, menghargai, dan hidup berdampingan secara damai di tengah perbedaan. Keberagaman justru dapat menjadi kekuatan bersama apabila dikelola dengan sikap saling menghormati.
Rekomendasi KKT II Diharapkan Ditindaklanjuti
Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mimika, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Kementerian Agama, FKUB, serta seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan KKT II 2026.
Ia menjelaskan bahwa konferensi tersebut dirancang sebagai ruang pertukaran praktik baik (best practices) dan gagasan antardaerah agar pengalaman dalam membangun toleransi dapat dipelajari dan diterapkan secara lebih luas.
“KKT II Tahun 2026 di Timika bukan sekadar forum pertemuan dan pertukaran gagasan, tetapi menjadi ruang untuk memperkuat komitmen bersama dalam merawat keberagaman, membangun toleransi, serta menjaga perdamaian di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk,” ungkap Halili.
Halili berharap rekomendasi dan berbagai pembelajaran selama konferensi dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan serta program konkret oleh pemerintah daerah maupun masyarakat sipil di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, berakhirnya konferensi bukan berarti gerakan merawat kerukunan ikut berakhir. Komitmen yang dibangun selama forum harus terus dilanjutkan melalui kolaborasi dan tindakan nyata di tengah masyarakat.
“Berakhirnya konferensi ini bukan akhir dari gerakan merawat kerukunan. Dari Timika, kita memperkuat semangat kebersamaan untuk terus menjaga persatuan dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan bangsa,” tuturnya.
Dengan semangat “Dari Mimika untuk Indonesia”, Deklarasi Timika diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat kolaborasi lintas agama, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam membangun kehidupan yang inklusif, harmonis, dan damai. (LE)



























