TIMIKA, CARTENZNEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Mimika mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Kokonao untuk memberikan kepastian pemanfaatan ruang sekaligus mengarahkan pembangunan kawasan agar selaras dengan kondisi lingkungan dan kearifan lokal masyarakat. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman dalam menentukan peruntukan kawasan, pembangunan infrastruktur, serta pengendalian pemanfaatan ruang di Kokonao.
Komitmen tersebut disampaikan dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Petrus Pali Amba, pada Focus Group Discussion (FGD) II RDTR dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Wilayah Perencanaan Kokonao di Hotel Ultima, Rabu (18/11/2026).
Dalam sambutan tersebut, Petrus menjelaskan bahwa Rencana Tata Ruang Kabupaten Mimika telah menetapkan sejumlah kawasan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), baik berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi maupun sosial budaya.
Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi Kawasan Cepat Tumbuh Ekonomi di Distrik Mimika Timur dan Distrik Mimika Barat Jauh. Sementara itu, untuk kepentingan sosial budaya, terdapat Kawasan Pelestarian Budaya di Distrik Mimika Barat.
Menurutnya, penetapan kawasan strategis tersebut membutuhkan perencanaan tata ruang yang lebih rinci, terarah, dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan tanpa mengabaikan daya dukung lingkungan.
“Pemerintah Kabupaten Mimika terus berkomitmen mendukung penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada kawasan strategis kabupaten guna memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang, mendukung pembangunan, serta melindungi daya dukung lingkungan,” demikian disampaikan dalam sambutan Bupati.
Penyusunan RDTR Kokonao Didukung Pemerintah Pusat
Petrus menjelaskan, percepatan penyusunan RDTR dilakukan melalui dukungan teknis Direktorat Jenderal Tata Ruang, khususnya Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Bantuan teknis tersebut dilaksanakan melalui anggaran belanja tambahan Tahun 2026, termasuk untuk Kabupaten Mimika.
Saat ini, penyusunan RDTR Wilayah Perencanaan Kokonao telah memasuki tahap Konsultasi Publik Kedua dan pembahasan KLHS. Tahapan ini menjadi kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk membahas lebih mendalam konsep materi teknis RDTR, rancangan peraturan kepala daerah, serta berbagai substansi perencanaan.
Sejumlah materi yang dibahas meliputi rencana pola ruang dan zona peruntukan kawasan, serta rencana struktur ruang yang mencakup jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, air minum, drainase, air limbah, pengelolaan limbah B3, persampahan, dan jaringan prasarana lainnya.
Pembahasan juga mencakup indikasi program pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi. Di dalamnya termasuk ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, intensitas pemanfaatan ruang, tata bangunan, serta ketentuan khusus lainnya.
Aspirasi Masyarakat Jadi Pertimbangan Penataan Kawasan
Petrus menegaskan, konsultasi publik kedua dan pembahasan KLHS merupakan wadah penting untuk menghimpun aspirasi, saran, dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat hingga unsur masyarakat lainnya.
Masukan tersebut diperlukan untuk menyempurnakan rencana struktur ruang, pola ruang, indikasi program, serta arahan zonasi di wilayah perencanaan Kokonao.
Selain aspek teknis, forum ini juga menjadi momentum membangun komitmen bersama agar dokumen perencanaan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, memperhatikan kondisi wilayah, serta selaras dengan kearifan lokal.
Pemerintah Kabupaten Mimika berharap seluruh pihak berpartisipasi aktif memberikan masukan konstruktif sehingga RDTR Wilayah Perencanaan Kokonao menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
Dengan tersusunnya RDTR, penataan ruang di Kokonao diharapkan memiliki arah yang lebih jelas. Pembangunan kawasan dapat dilakukan secara terencana dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. (LE)
























