TIMIKA, CARTENZNEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Mimika mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Langkah ini dilakukan agar kebijakan pemerintah lebih sesuai dengan karakteristik penduduk, kebutuhan masyarakat, serta kondisi wilayah hingga tingkat distrik, kampung, dan kelurahan.
Upaya tersebut diperkuat melalui Sosialisasi Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Distrik dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten Mimika yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Rabu (18/11/2026), di Hotel Horison Diana, Timika.
Kegiatan dibuka Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda Mimika, Dr. Ir. Yohana Paling, M.Si., didampingi Sekretaris DP3AP2KB Kabupaten Mimika, Germania Jeujanan, S.Sos., M.Si., serta narasumber dari Pusat Studi Kependudukan Universitas Cenderawasih Jayapura.
Turut hadir perwakilan OPD, para kepala distrik atau yang mewakili, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh adat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta perguruan tinggi di Kabupaten Mimika.
Dalam sambutannya, Yohana menegaskan bahwa pembangunan kependudukan merupakan aspek strategis yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Penduduk tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek sekaligus pelaku utama yang berperan dalam mendorong kemajuan daerah.
“Pembangunan kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Penduduk bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga merupakan subjek dan pelaku utama pembangunan,” ujar Yohana.
Menurutnya, Kabupaten Mimika memiliki karakteristik penduduk yang beragam, baik dari aspek sosial budaya, ekonomi maupun persebaran wilayah. Keberagaman tersebut merupakan potensi yang perlu dikelola melalui kebijakan pembangunan yang tepat, terencana, dan berkelanjutan.
GDPK dan PJPK Jadi Pedoman Pembangunan
Yohana menjelaskan, dokumen GDPK dan PJPK memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan kependudukan di Kabupaten Mimika.
GDPK menjadi arah kebijakan pembangunan kependudukan jangka panjang, sedangkan PJPK menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam program dan kegiatan yang lebih terarah, terukur, serta dapat dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.
“Grand Design Pembangunan Kependudukan menjadi arah kebijakan pembangunan kependudukan jangka panjang, sedangkan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan menjabarkan kebijakan tersebut ke dalam program dan kegiatan yang lebih terarah, terukur dan dapat dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah,” jelasnya.
Untuk memastikan implementasinya berjalan, Yohana menyampaikan tiga hal yang perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan.
Pertama, seluruh OPD diharapkan mengintegrasikan isu-isu kependudukan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Kedua, pemerintah distrik perlu mengambil peran aktif dalam menyosialisasikan sekaligus mengimplementasikan kebijakan pembangunan kependudukan hingga ke tingkat kampung dan kelurahan.
Ketiga, keterlibatan masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, LSM hingga perguruan tinggi, diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan kependudukan di tengah masyarakat.
Data Akurat Jadi Dasar Kebijakan Tepat Sasaran
Selain sinergi lintas sektor, Yohana menekankan pentingnya ketersediaan data kependudukan yang akurat dan mutakhir. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program agar sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat.
“Ketersediaan data kependudukan yang akurat dan mutakhir harus menjadi perhatian bersama agar setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Yohana berharap narasumber dari Pusat Studi Kependudukan Universitas Cenderawasih Jayapura bersama tim dapat memberikan pemahaman, masukan, serta rekomendasi konstruktif untuk memperkuat implementasi GDPK dan PJPK di Kabupaten Mimika.
Ia juga mengajak seluruh peserta menjadikan sosialisasi tersebut sebagai momentum membangun komitmen dan sinergi lintas sektor. Dengan demikian, kebijakan pembangunan kependudukan tidak hanya berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“ Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Mimika yang sehat, berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing,” tutupnya.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Mimika berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam mengintegrasikan pembangunan kependudukan ke dalam perencanaan daerah, mulai dari tingkat kabupaten hingga distrik, kampung, dan kelurahan. (LE)

























