TIMIKA, CARTENZNEWS.COM — Dugaan pencatutan nama Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) untuk menerbitkan surat rekomendasi pendulangan emas tradisional disertai permintaan uang Rp3 juta hingga Rp7 juta per surat berbuntut laporan polisi. Ketua LEMASKO, Gregorius Okoare yang akrab disapa Gery, melaporkan dugaan penyalahgunaan identitas dirinya dan lembaga adat tersebut ke Polres Mimika, Rabu (18/11/2026).
Laporan disampaikan melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Mimika di Jalan Cenderawasih. Gregorius meminta aparat kepolisian mengusut pihak yang diduga menggunakan namanya, jabatan, serta identitas resmi LEMASKO tanpa izin.
Persoalan itu mencuat setelah beredarnya surat rekomendasi yang mengatasnamakan Ketua LEMASKO. Surat tersebut diduga digunakan sebagai dasar bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas pendulangan emas tradisional di sejumlah titik kawasan operasional PT Freeport Indonesia (PTFI), khususnya area Tanggul Barat.
Gregorius mengungkapkan, oknum tersebut diduga menggunakan nama Tinakon, yang kini telah berganti menjadi Yuamako, sebagai dasar penerbitan rekomendasi bagi masyarakat yang ingin melakukan pendulangan.
Ia menegaskan tidak pernah menerbitkan surat rekomendasi untuk kegiatan tersebut. Terlebih, surat yang beredar mencantumkan nomor surat, stempel, dan tanda tangan yang diduga dipalsukan.
“Saya tidak pernah menerbitkan rekomendasi untuk kegiatan pendulangan, apalagi dengan nomor surat seperti yang beredar. Nama dan jabatan saya digunakan tanpa izin. Karena itu, persoalan ini harus diselesaikan melalui jalur hukum dan sore ini sudah kami laporkan ke Polres Mimika agar ditangani Satreskrim,” ungkap Gregorius.
Ia menyayangkan dugaan tindakan tersebut karena berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap LEMASKO. Selama ini, lembaga adat tersebut aktif menyosialisasikan larangan aktivitas pendulangan di kawasan konservasi milik PTFI maupun lahan perkebunan masyarakat Kamoro.
LEMASKO Tegaskan Batas Wilayah Pendulangan
Selain melaporkan dugaan pencatutan identitas lembaga, LEMASKO mengingatkan masyarakat pendulang agar memahami batas wilayah yang diperbolehkan untuk aktivitas pendulangan tradisional.
Wakil Ketua Komisi III LEMASKO, Jhon Mamiri, mengatakan PTFI telah memberlakukan larangan aktivitas pendulangan di kawasan mulai dari Tanggul Timur hingga Tanggul Barat.
Sejumlah titik yang masuk wilayah terlarang tersebut antara lain Pandan 5, A0, A1, A2, A3 hingga Sok 19.
Jhon meminta masyarakat pendulang dari berbagai daerah tidak mengabaikan ketentuan tersebut. Aktivitas di kawasan terlarang berpotensi memicu persoalan dengan masyarakat pemilik lahan, terutama apabila memasuki wilayah perkebunan warga Kamoro.
Menurutnya, LEMASKO memahami bahwa sebagian masyarakat menggantungkan penghasilan dari kegiatan mendulang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, aktivitas tersebut harus tetap memperhatikan batas wilayah dan hak masyarakat adat.
“Kami tidak melarang saudara-saudara Nusantara mencari nafkah. Kami memahami bahwa ini menyangkut kebutuhan hidup. Tetapi, kami tegaskan, mulai dari Mile 21 ke arah Puriri dan kawasan penghijauan serta masyarakat berkebun, aktivitas pendulangan tidak diperbolehkan. Kalau suatu saat terjadi gesekan dengan masyarakat pemilik kebun, siapa yang akan bertanggung jawab,” ujarnya.
Jhon menjelaskan, kawasan Mile 21 ke arah atas merupakan lokasi yang sejak awal diperuntukkan bagi aktivitas pendulangan tradisional. Sebaliknya, wilayah Mile 21 ke bawah hingga kawasan Pantai Pasir Hitam tidak diperbolehkan untuk kegiatan tersebut.
Larangan itu, kata dia, berkaitan dengan keberadaan lahan perkebunan masyarakat serta fungsi konservasi dan program penghijauan perusahaan.
Ia menyebut penghijauan kembali di kawasan tersebut diperlukan untuk menjaga lingkungan dan mencegah meluasnya material pasir tailing hingga ke wilayah laut.
“Perusahaan sedang melakukan penghijauan ulang di kawasan itu. Jangan sampai area yang sudah dipulihkan kembali dirusak oleh aktivitas pendulangan. Ada fungsi lingkungan yang harus dijaga, termasuk untuk menghambat penyebaran pasir agar tidak meluas ke laut,” jelasnya.
Masyarakat Diminta Waspadai Surat Rekomendasi
LEMASKO berharap masyarakat tidak mudah percaya terhadap surat rekomendasi yang mengatasnamakan lembaga adat tanpa kejelasan penerbit dan legalitasnya.
Laporan ke Polres Mimika diharapkan dapat mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas dugaan pencatutan nama Ketua LEMASKO, penggunaan dokumen yang diduga palsu, serta permintaan uang kepada masyarakat pendulang.
LEMASKO juga mengingatkan agar masyarakat tidak menggunakan surat rekomendasi yang belum dipastikan keabsahannya untuk melakukan aktivitas pendulangan, terutama di kawasan yang telah dinyatakan terlarang. (LE)


























