TIMIKA, CARTENZNEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memperkuat upaya pengendalian emisi gas rumah kaca melalui inventarisasi data lingkungan dan pembentukan kelompok kerja (Pokja).
Upaya tersebut dibahas dalam Sosialisasi Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Pengisian Data SAINSMART, serta Pembentukan Pokja Kabupaten Mimika Tahun 2026 di Ballroom Hotel Horison Diana, Timika, Senin (24/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Yohana Paliling, Kepala DLH Mimika Jefri Deda, serta narasumber dari Pusat Pelayanan Pengendalian Lingkungan Hidup.
Dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakan Yohana, disebutkan bahwa emisi gas rumah kaca berasal dari berbagai aktivitas pembangunan dan kehidupan sehari-hari.
Sumber emisi tersebut antara lain pengelolaan sampah dan air limbah, penggunaan energi dan bahan bakar, pertanian dan peternakan, perubahan tutupan lahan, kebakaran hutan dan lahan, hingga aktivitas usaha dan industri.
“Oleh karena itu, upaya pengendalian emisi tidak dapat dilaksanakan secara sepihak oleh Dinas Lingkungan Hidup saja. Hal ini menuntut adanya koordinasi, sinkronisasi, keterbukaan data, serta komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan dan perangkat daerah yang ada,” ujar Yohana.
Data menjadi dasar kebijakan
Menurut Yohana, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai sumber dan dampak emisi gas rumah kaca.
Peserta juga diarahkan untuk menyusun langkah yang lebih terarah dalam inventarisasi emisi, pengisian data SAINSMART, pelaksanaan mitigasi, serta penguatan adaptasi terhadap perubahan iklim di Kabupaten Mimika.
Ia menekankan pentingnya kualitas data yang dikumpulkan oleh setiap perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
“Data yang dihimpun nantinya harus valid, mutakhir, konsisten, dapat ditelusuri sumbernya, serta dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Data tersebut, lanjut dia, akan menjadi dasar untuk mengetahui profil emisi daerah, menentukan prioritas intervensi, mengukur capaian kinerja, serta merumuskan kebijakan pembangunan rendah karbon yang sesuai dengan kondisi Mimika.
Pengumpulan data mencakup sejumlah sektor, seperti limbah, air limbah domestik dan industri, pertanian, peternakan, perkebunan, konsumsi pupuk, kehutanan, produksi kayu, kebakaran, hingga perubahan tata guna lahan.
Yohana berharap kegiatan tersebut menjadi ruang untuk belajar, berkoordinasi, dan menyamakan persepsi antar-pemangku kepentingan.
“Samakan persepsi, simaklah arahan dan ilmu dari narasumber yang telah hadir, sehingga tujuan kegiatan ini dapat tercapai dan manfaatnya dapat dirasakan bersama, terutama demi kepentingan masyarakat di masa depan,” katanya.
DLH diminta pastikan alat pemantau kualitas udara
Dalam kesempatan tersebut, Yohana juga menyoroti potensi pencemaran udara serta fenomena El Nino yang diperkirakan masih berlangsung hingga tahun depan.
Ia meminta DLH Mimika memastikan kesiapan dan ketersediaan peralatan pemantauan kualitas udara.
Menurut Yohana, pemantauan kualitas udara penting agar pemerintah dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat mengenai kondisi udara dan langkah perlindungan yang perlu dilakukan.
“Jika belum memadai, kita dapat menjajaki kerja sama dengan laboratorium PT Freeport Indonesia atau Pemerintah Provinsi Papua Tengah,” ujarnya.
Ia mengatakan, informasi mengenai kualitas udara diperlukan untuk menentukan langkah perlindungan, termasuk penggunaan masker apabila kondisi udara tidak sehat, serta menyiapkan mitigasi yang tepat.
“Hal ini penting agar kita dapat menginformasikan kepada masyarakat mengenai kondisi udara yang dihirup dan langkah perlindungan yang diperlukan, seperti penggunaan masker, serta mempersiapkan mitigasi yang tepat demi menyelamatkan lebih banyak nyawa dan menjaga kesehatan warga kita,” tutup Yohana. (LE)
